LANGSA - PT Pekola merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola Taman Wisata Hutan Kota dan Hutan Mangrove hanya menyetor 6 juta rupiah per bulan nya ke Kas Daerah Kota Langsa.
Karena dinilai tidak sesuai dengan biaya yang dikucurkan Pemerintah Kota Langsa untuk membangun kedua tempat wisata tersebut sehingga menjadi sorotan publik dan bahan pembicaraan kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRK Langsa dari Fraksi Partai Aceh, Syamsul Bahri, SH saat ditemui LintasAtjeh.com di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2019) mengatakan dirinya juga merasa heran dengan nilai setoran PT Pekola ke Kas Daerah yang tidak sesuai tersebut.
"Setoran PT Pekola ke Kas Daerah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemko Langsa untuk membangun kedua objek wisata tersebut," ujar Samsul Bahri yang akrab disapa Robert itu.
Robert merincikan, jika setoran ke Kas daerah sebesar 6 juta rupiah per bulan nya untuk kedua objek wisata itu berarti dalam sehari pihak PT Pekola hanya menyetor sebesar 100 ribu rupiah per hari pada satu objek.
"Jika kita rincikan, 6 juta rupiah untuk kedua objek wisata tersebut berarti dalam per hari cuma 200 ribu rupiah. Kemudian dibagi 2, jadi 100 ribu rupiah per objek wisata. Sementara dana APBK yang dikucurkan untuk membangun kedua tempat tersebut miliaran rupiah, apakah itu seimbang?" terang Robert yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat Kota Langsa itu.
"Sementara jika dilihat dari pendapatan PT Pekola yang sangat besar juga tidak sepadan dengan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satu contohnya seperti adanya sewa kios-kios di Hutan Kota, belum lagi dari tiket pengunjung dan lain sebagainya," imbuhnya.
Oleh sebab itu, sambung Robert, Pemko Langsa harus mengevaluasi kembali tentang pengelolaan tempat wisata tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa.
"Ini harus segera di evaluasi kembali, karena kita anggap setoran tersebut sungguh sangat tidak wajar," tandas Robert.[Sm]
