-->

Iklan

KMAB: Tolong, Jangan Ada Politisasi Covid-19 di Aceh!

26 Maret, 2020, 20.09 WIB Last Updated 2020-03-26T13:09:06Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Ketua Koalisi masyarakat Aceh Bersatu (KMAB), Fahmi Nuzula berharap wabah corona tidak di politisir dan tetap kita waspada. Selain itu harus mengantisipasi sejak dini sebelum wabah Covid-19 memaksa kita menggali kubaran massal.

Walaupun demikian Fahmi Nuzula juga mengharapkan gerak cepat Eksekutif Aceh dalam hal lockdown total sebagaimana yang telah diambil Pemerintah Papua.

Fahmi Nuzula juga memberi pandangan khusus mengenai pengakuan salah satu politisi Aceh, bahwa Anggota DPR Aceh sudah berstatus ODP Covid-19.

Fahmi berharap dalam perkara ini tidak ada yang ingin mempolitisir wabah Covid-19 atau ada perkara yang ingin disembunyikan bahkan ada pihak yang dilindungi dari perkara lain yang jelas tidak kalah penting harus dipertegas kepada masyarakat.

"Sebagaimana kabar pihak DPRA akan mengadakan sidang paripurna yang di dalamnya kemungkinan akan ada pembahasan beberapa poin yang meresahkan dunia tender Aceh selama ini," ungkapnya.

Tegas dia, seperti persoalan onkologi RSUZA, pencairan Kredir Bank Aceh Syariat juga ada perkara-perkara mutlak yang harus ada jawaban dari pihak-pihak tertentu. Bukan tidak mungkin ini sudah masuk dalam ranah politik.

Fahmi menjelaskan selama ini Aceh cukup parah dari perkara-perkara yang tidak jelas. Maka harapannya, pihak Legislatif  agar lebih jeli dalam menyikapi setiap isu yang berkembang bahkan isu yang sengaja dikembangkan.

"Pihak DPRA harus lebih kerja extra mengawasi kerja Eksekutif Aceh yang selama ini cukup memprihatinkan. Dewan terhormat yang telah rakyat Aceh percayakan agar betul-betul memanfaatkan kepercayaan ini sebagai sebuah janji yang harus dituntaskan," kritiknya.

Fahmi juga juga mempertegas bila memang semua Anggota DPRA ODP berstatus Covid-19 harus diperjelas langkah kinerja DPRA kedepan bagaimana.

"Atau isu ini justru harus berkembang dengan sendirinya yang tidak jelas kebenarannya yang ujung-ujungnya hanya sebagai isu melindungi perkara besar yang belum diperjelas kepada masyarakat," ujarnya.

"Harapannya, pihak pemerintah secepat mungkin mengambil langkah konkrit, antisipasi jalur masuk rantai wabah seperti memperketat perbatasan darat dan jalur udara," pungkas Fahmi kepada redaksi, Kamis (26/03/2020).[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini