Iklan

Anggaran Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh Rawan Disunat

29 April, 2020, 15.43 WIB Last Updated 2020-04-29T08:43:07Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai 1,7 triliun di Provinsi Aceh disinyalir sangat rawan disunat. Apalagi hingga saat ini anggaran sebesar itu tidak memberikan dampak signifikan dan sebanding kepada masyarakat Aceh.

"1,7 T itu baru yang bersumber dari APBA belum lagi yang dari APBK tentu jumlahnya tidak sedikit. Namun lagi-lagi masyarakat seakan hanya dapat karung bernilai 20 ribu rupiah/lembar berisi sembako, tanah kuburan dan masker yang disinyalir dominannya didatangkan dari luar Aceh. Ini sungguh menyedihkan," ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) kepada media, Rabu (29/04/2020).

KPA juga menyebutkan, sejauh ini keterbatasan alat kesehatan hingga Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas RS dan Puskesmas juga masih terjadi. Pemerintah Aceh seakan masih menunggu bantuan Pemerintah Pusat melalui revisi rencana kegiatan DAK bidang kesehatan misalkan untuk melengkapi fasilitas rumah sakit rujukan dan P2P. 

"Lagi-lagi publik khawatir dana yang besar untuk penanganan Covid-19 itu hanya akan jadi bulan-bulanan elit untuk menambah operasional, melakukan sunatan anggaran berjudul Covid-19 dengan sistem tanggap darurat yang di BPBA atau BPBD," kesalnya.

Dia menilai, sejauh ini pemerintah masih miskin gagasan. Seharusnya pemerintah sudah misalkan berpikir bagaimana strategi ketahanan pangan lokal dalam mengahadapi pandemi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal, sejauh ini kan yang nampak cuma sembako berbungkus karung pancacita berwarna biru-putih, atau masker. 

"Bagaimana dengan sanitasi lingkungan pasar, mesjid, tempat usaha dan seterusnya, hampir tidak tersentuh dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini," lanjutnya.

Mirisnya lagi, ada institusi yang menyurati institusi di bawahnya untuk melakukan penggalangan dana. Padahal dana yang  tersedia relatif besar. 

"Ujung-ujungnya provinsi lempar ke kabupaten, kabupaten lempar ke kecamatan dan akhirnya yang sampai ke masyarakat lapisan bawah cuma yang bersumber dari dana desa," sebutnya.

KPA menilai, peluang lainnya yang berkemungkinan dimainkan adalah stabilitas harga barang-barang yang sedang guncang dan di atas Harga Eceran Termurah (HET). 

"Ini akan jadi dalih dan peluang mark up dilakukan secara besar-besaran," jelasnya.

Dia mengkhawatirkan dari dana 1,7 T tersebut hanya sekitaran 500 M yang menyentuh masyarakat. Selebihnya berpotensi disunat dengan dalih operasional dan berbagai dalih lainnya.

Sejauh ini, kata Hasbar, semua realokasi dan refokusing anggaran tertumpu untuk penanganan Covid-19 namun nyatanya di lapangan yang dihadapi masyarakat tak lebih dari kecemasan dan ketakutan.

"Dalam kondisi seperti ini kami minta pemerintah tidak PHP kendatipun banyak elit yang berstatus PDP dan ODP," tandasnya.

KPA juga mempertanyakan langkah pemerintah dalam rangka stabilitas bahan pokok di bulan ramadhan dan jelang idul fitri. Tidak hanya itu bagaimana pula halnya terkait dengan pemasaran hasil produksi UMKM, petani dan nelayan di masa-masa sulit seperti ini.

"Pemerintah seharusnya hadir, bukan cuma bisanya beli karung beras seharga 1,2 M, atau menambah operasional aparatur dengan dalih penanganan Covid-19. Anggaran besar itu harus lebih benar-benar menyentuh persoalan dan menjawab kegelisahan rakyat," katanya.

Mirisnya lagi, jika terjadi misalkan begini, harga masker di pagu anggaran 8500-12000/pcs di beli kepada UMKM sebagian kecil kepada dengan harga 6.500, kemudian sebagian besar di beli di luar seharga 4000/pcs. Tentunya peluang-peluang pat gulipat seperti ini bisa saja terjadi. 

"Kita berdo'a di bulan penuh berkah ini agar alokasi anggaran yang besar itu dapat benar-benar dipergunakan untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat disibukkan dengan isu larangan dan himbauan tragedi pat gulipat pun dilancarkan. Moga-moga saja kekhawatiran itu tidak terjadi di bumi Serambi Mekkah ini," pungkasnya.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini