Iklan

Upaya Pencegahan Covid-19, KPA Minta Pemerintah Aceh Berdayakan UMKM dan IKM Lokal

28 April, 2020, 05.50 WIB Last Updated 2020-04-27T22:50:58Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Kaukus Peduli Aceh (KPA) meminta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh  berdayakan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah untuk memproduksi produk-produk penting yang dibutuhkan di mas pendemi Covid-19.

"Banyak wirausaha baru UMKM dan IKM yang berpotensi tumbuh di masa pendemi Covid-19 ini, namun tinggal lagi pemerintah harus hadir mulai dari mendampingi, memberikan peralatan/mesin hingga bahan baku. Pemerintah bisa saja libatkan civil society dan kampus untuk pendampingan dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru (WUB) UMKM dan IKM lokal yang produktif di masa Covid-19 ini, tapi lagi-lagi ini belum dilakukan," ungkap  Koordinator KPA, Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Senin (27/04/2020).

Dia mencontohkan, untuk produk masker, APD, hand sanitizer, washtafle, disinfektan spray dan lain-lain sangat memungkinkan diproduksi oleh IKM atau UMKM lokal sehingga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, sejauh ini masih banyak produk-produk lokal itu tidak dilirik dan yang beredar justru produk luar yang kualitasnya juga tak terlalu jauh lebih baik dari produk lokal.

"Katakan saja untuk memproduksi masker, pemerintah tinggal bantu bahan baku yang standar dan mesin yang canggih seperti mesin jahit dan mesin potong ultrasonik yang lebih praktis dan produktivitasnya sampai 5 kali lipat. Kemudian WUB IKM atau UMKM lokal yang memproduksi, lalu pemerintah menampung kembali dengan harga yang wajar. Begitupun dengan produk lainnya seperti washtafle, hand sanitizer, disinfektan dan lain-lain," tambahnya.

Sejauh ini, KPA melihat Pendemi Covid-19 ini menjadi pintu masuk bagi raksasa bisnis di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mirisnya lagi urusan produk IKM dan UMKM lokal harga belinya ditekan.

"Masa pelatihan/ pendampingan online untuk masyarakat saja kontraknya ratusan milyar hingga triliunan rupiah. Padahal jika itu dilakukan dengan melibatkan SDM lokal itu akan jauh lebih efesien dan melibatkan banyak pihak. Belum lagi jika kita lihat, masker yang beredar harganya cukup gila sementara giliran masker buatan UMKM ditekan harganya hingga 6.500/pcs. Itupun bisa jadi di instansi dialokasikan 8.500-12.000/pcs, sementara dibeli di masyarakat/UMKM/IKM harganya dipotong berkali-kali. Ini jelas-jelas sangat memprihatinkan jika terjadi," bebernya.

Dia juga meminta pemerintah mensupport UMKM dan IKM di daerah-daerah yang saat ini terdampak covid-19.

"Pemerintah harus hadir, bukan hanya bicara stimulus tapi bagaimana produk UMKM dan IKM itu dapat dipasarkan sesuai dengan sikon saat ini. Apakah itu dengan menyediakan fasilitas pemasaran daring berbasis lokal dan sebagainya? Kita berharap pemerintah punya inisiatif di tengah pandemi Covid-19 ini, bukan justru menyetor untung bagi kontraktor besar penyedia alat-alat kesehatan semata," imbuhnya.

KPA juga menyorot beberapa sektor IKM produktif yang memiliki peluang besar untuk tumbuh di masa pendemi Covid-19 ini, misalkan retail dan sektor perikanan. 

"Jadi, tinggal lagi pemerintah tidak berpangku tangan dan menghadirkan data-data belaka, tapi bagaimana pemerintah hadir dan memberikan support untuk menumbuhkan dan mengembangkannya? Masa urusan pengalengan ikan, pabrik es dan pabrik pakan saja tidak bisa dihadirkan. Hingga lagi-lagi ketergantungan Aceh dengan pihak luar tidak dapat diminimalisir, padahal kita punya bahan baku dan potensi yang memadai, namun karena tidak didukung oleh hilirisasi industri yang memadai lagi-lagi Aceh jadi ladang konsumtif di era Covid-19 yang akhirnya jika barang tak dikirim dari luar semua barang tersebut harganya melambung," lanjutnya.

KPA juga mendukung rencana pelaksanaan pasar murah online selama ramadhan dan jelang Idul Fitri dengan melibatkan UMKM lokal.

"Jadi, stabilitas harga dan ketersediaan produk sembako dan bahan penting lainnya selama ramadhan dan jelang Idul Fitri tetap harus jadi fokus pemerintah. Apa itu dengan meningkatkan quota dan sebaran pelaksanaannya, apalagi pemerintah sudah melakukan realokasi dan refokusing anggaran yang cukup besar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ini," pungkasnya.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini