LINTAS ATJEH | LHOKSEUMAWE | - Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Kota Lhokseumawe, sahabat Imaduddin mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aktivis PMII Pamekasan yang melakukan aksi tolak tambang illegal di depan Kantor Bupati Pamekasan, pada Kamis (25/06/2020).
“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum institusi Polri, terkhusus Polres Pamekasan,” tegas pria yang kerap di sapa Imam Pase kepada media, Jum'at (26/06/2020).
Sahabat Imam selaku Demisioner PMII Kota Lhokseumawe mengungkapkan, bahwa seharusnya pihak kepolisian bisa mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat undang-undang Negara Republik Indonesia. Namun kenapa justru melakukan tindakan represif terhadap aksi PMII Pamekasan.
“Dengan alasan apapun, pemukulan terhadap massa aksi tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Bahwa aksi tolak tambang tersebut murni berangkat dari kegelisahan dan aspirasi masyarakat daerah pertambangan. Ia menilai Polres Pamekasan tidak tegas dalam penindakan soal tambang illegal di Pamekasan.
Imam menegaskan, terjadinya tindak kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa Polres Pamekasan telah kehilangan kendali dalam mengontrol aparat kepolisian yang ada di bawah komandonya.
“Kapolres Pemekasan adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak kekerasan pada aksi hari ini,” terangnya.
Lebih jauh, sahabat Imam mendesak Polda Jatim untuk menindak tegas Anggota Polres Pamekasan dan bertanggungjawab dalam mengusut tindakan represif pengamanan massa aksi.
"Dan memberi sanksi terhadap oknum polisi, agar hal serupa tidak terjadi lagi di daerah manapun. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan maka kami tinggal menunggu instruksi dari pengurus besar PMII untuk melakukan aksi di daerah kabupaten-kota yang ada di Indonesia," pungkasnya.[*/Red]
