LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Polemik proyek multy years terus hangat diperbincangkan seantero Provinsi Aceh. Mulai dari pembatalan yang dilakukan oleh Lembaga DPR Aceh, hingga sikap Plt Gubernur Aceh yang tetap melanjutkan proses tender proyek tersebut seakan menjadi babak baru perseturuan antara legislatif dan eksekutif pemegang kekuasaan di Negeri Serambi Mekah.
Menanggapi hal itu, Koordinator Kaukus Peduli Aceh, Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini, Senin (14/09/2020), mengatakan proyek multy years merupakan lanjutan dari proyek Ladia Galaska yang sudah dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di Aceh.
Dikatakannya, kalau kita melihat item-item dalam proyek multy years, jelas ini merupakan lanjutan dari proyek Ladia Galaska yang sangat dirindukan oleh seluruh Rakyat Aceh. Bedanya jika Ladia Galaska di dukung oleh DPR Aceh, Gubernur Aceh hingga Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada saat itu, proyek multy years ini justru ditolak oleh DPR Aceh.
“Ladia Galaska sendiri merupakan proyek pembangunan jalan di pedalaman Aceh yang akan menghubungkan antara Barsela, Aceh bagian tengah dan Pantai Timur Utara (Pantura). Sama halnya dengan 14 ruas jalan yang terdapat dalam proyek multy years,” jelas pria yang sedang menempuh Pendidikan di UIN Ar-Raniry ini.
Masih kata Hasbar Kuba, sejatinya pembangunan seluruh ruas jalan di Aceh harus disambut dengan riang gembira oleh segenap lapisan masyarakat di Aceh termasuk para perwakilannya yang duduk di kursi empuk parlemen Aceh.
“Pembangunan jalan merupakan kebutuhan primer bagi Rakyat Aceh guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempermudah mobilisasi logistik dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya. Nah, jika DPR menolak pembangunan jalan ini patut dipertanyakan mereka bekerja untuk siapa, untuk kepentingan rakyat kah? Atau untuk kepentingan koalisi mereka?” tanya Hasbar merasa heran.
Sebagai bagian dari Rakyat Aceh, tegas Kader HMI Cabang Banda Aceh ini, kami Kaukus Peduli Aceh mendukung penuh kebijakan pemerintah Aceh melanjutkan proyek multy years tersebut karena memang sangat dibutuhkan oleh Rakyat Aceh secara keseluruhan. Kami siap melawan oknum-oknum yang mencoba menang sendiri tanpa memikirkan derita jutaan Rakyat Aceh menghirup debu dari jalan yang tak beraspal.
“DPR Aceh sebagai perwakilan rakyat dan Pemerintah Aceh sudah saatnya duduk semeja membahas pembangunan Aceh secara totalitas, kita bersatu untuk membangun Aceh dan tinggalkan kepentingan jangka pendek yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai Bangsa Aceh,” pungkasnya.[*/Red]
