LINTAS ATJEH | NAGAN RAYA - Bupati Nagan Raya yang diwakili Setdakab Ir. Ardimartha, menghadiri Rapat Paripurna ke-IV Masa Persidangan I DPRK Nagan Raya dalam rangka penyampaian jawaban/ penjelasan Bupati atas Laporan Pansus dan penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RPJM Tahun 2017-2022.
Rapat digelar Selasa (16/02/2021) dimulai pukul 11.15 hingga 12.00 WIB, bertempat di ruang sidang utama DPRK Nagan Raya kompleks perkantoran Suka Makmue yang dipimpin oleh Ketua DPRK Nagan Raya, Jonniadi, SE, diikuti sebanyak 18 anggota dewan.
Hadir juga Kapolres Nagan Raya diwakili oleh Wakapolres Kompol Alwin Andriyan, Dandim 0116/Nara diwakili oleh Pasi Inteldim Lettu Inf. M. Ihsan, Kajari Kabupaten Nagan Raya diwakili oleh Kasi Intel Kejaksaan Heru Duwi Admojo, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nagan Raya diwakili oleh Rangga Erluka, SH, Ketua MAA Syech Marhaban dan sejumlah tokoh terkait serta Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, Dedi Irmayanda, SP.
Dalam laporan Bupati yang diwakili Sekdakab Nagan Raya, Ir. Ardimartha, menyampaikan jawaban/ penjelasan terhadap laporan panitia khusus DPRK Nagan Raya.
Dilaporkannya, dalam penyusunan rancangan qanun ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah senantiasa menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
"Terhadap rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan sosialisasi terhadap qanun ini kepada masyarakat serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi mengenai kewenangan wilayah kerja dan pembinaan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas rekomendasi tersebut dan tentunya dalam hal ini kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga nantinya diharapkan dengan lahirnya qanun ini akan melahirkan kontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar-Sirah serta Fraksi Partai Aceh Raya Bersama (ARB) berkesempatan menanggapi dan menyampaikan beberapa saran. Dimana ketiga fraksi sependapat dan saran tersebut terdapat dalam penjabaran dokumen perubahan RPJMK Nagan Raya tahun 2017-2022 yang menekankan pencapaian indikator visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari rapat tersebut, sebelum disahkan dalam rapat paripurna nantinya, terlebih dahulu dalam waktu dekat akan dilakukan fasilitasi ke Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh. Nantinya setelah keluar hasil dari fasilitasi Gubernur Aceh baru akan dijadwalkan kembali Rapat Paripurna ke-V masa persidangan I DPRK Nagan Raya dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Nagan Raya terhadap rancangan qanun dimaksud.[Muz]
