-->

Iklan

Shandoya: LPJ Tak Diberikan, BEM USK 2020 Gagal Total

31 Mei, 2021, 20.59 WIB Last Updated 2021-05-31T13:59:37Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan wadah mahasiswa dalam mengeksekusi segala kepentingan Mahasiswa USK pada umumnya. BEM Universitas Syiah Kuala (USK) adalah suatu organisasi tinggi kemahasiswaan di Kampus Jantung dan Hatinya Rakyat Aceh. BEM USK 2020 yang dinahkodai oleh M. Hafizh Al-Mukarram dan M Dzaki Naufal sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM USK beserta jajaran pengurusnya dianggap gagal.

"Tentunya hal ini disebabkan oleh miss orientasi arah kepengurusan dan buruknya internal, serta hubungan yang buruk dengan Legislatif, baik itu DPM maupun MPM USK. Hal ini bermula dari tidak disahkannya Program kerja BEM USK sampai akhir masa kepengurusan, karna tidak menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepengurusan organisasi kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK," demikian ungkap Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK 2020, T Muhammad Shandoya dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (31/05/2021).

Setelah jeda waktu yang cukup lama sejak SK kepengurusan berakhir pada Januari lalu hingga bulan Maret ini, lanjut dia, BEM USK tak kunjung memberikan LPJ organisasi selama kepengurusan. Hal ini sangat disayangkan oleh seluruh mahasiswa USK karena BEM yang semestinya dianggap sebagai wadah pembelajaran, ternyata kali ini sangat bobrok tanpa ada kejelasan.

"Sebenarnya kekecewaan ini telah dimulai dari tidak adanya sidang pengesahan Program Kerja pada BEM USK 2020. Namun hal itu tetap berjalan dengan sendirinya tanpa legitimasi dari House Of Representative dalam hal ini DPM USK," ungkap Shandoya.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM 

Dijelaskan Shandoya, sesuai dengan TAP MPM USK Nomor I tentang Organisasi Kemahasiswaan USK, pasal 8 ayat 3 disebutkan "MPM USK menerima atau menolak LPJ BEM USK dalam sidang pertanggungjawaban BEM USK". Akan tetapi sampai saat ini bagaimana caranya MPM USK menyelanggarakan sidang sementara BEM USK 2020 tidak menyerahkan LPJ nya kepada MPM USK selaku otoritas legitimasi penerima LPJ BEM USK.

"Problematika yang besar ini tidak bisa dibiarkan, lantaran kebobrokan yang dipertontonkan kepada Mahasiswa dan publik sangat bernuansa buruk. LPJ Kepengurusan BEM USK 2020 tidak diberikan," bebernya. 

Di sisi lain, masih kata dia, Dana Bansos Covid-19 yang diterima oleh BEM USK 2020 sebanyak Rp. 42.000.000. Setelah mengonfirmasi kepada Rektorat, ternyata BEM USK tidak melalui prosedural yang seharusnya, dan tidak tercantum tanda tangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni USK dalam proposalnya. Oleh karena itu hal ini sudah di luar tanggungjawab USK. 

"Sampai dengan berita tidak diserahkannya LPJ Dana tersebut sampai saat ini telah mencoreng nama baik organisasi mahasiswa akibat bumerang yang mereka lempar sendiri. Jangan sampai bandit proposal bersembunyi dibalik wajah ke-Sok-Intelektualan. Dengan ini BEM USK 2020 dipertanyakan integritasnya," tukasnya. 

Langkah pelimpahan kepada Komisi Etik, saya nilai sudah ideal, BEM USK harus mempertanggungjawabkan atas semua yang telah mereka lakukan. Mencuci tangan untuk menghindari Covid-19 memanglah baik, tapi mencuci tangan untuk menghindari LPJ Bansos Covid-19 sangatlah tidak berintegritas. 

"Panorama ini merefleksikan Kearogansian BEM USK terhadap stakeholder kampus, dengan tidak diberikannya LPJ Kepengurusan kepada MPM USK dan juga LPJ bansos Covid-19 kepada otoritas yang berwenang, maka BEM USK harus mempertanggungjawabkannya dan harus menerima sanksi baik institusi maupun moral," pungkas T Muhammad Shandoya.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini