-->

Iklan

Terbongkar! Begini Modus 'Kepala Daerah' Dibodohi Lewat Belanja Pegawai

06 Mei, 2021, 00.26 WIB Last Updated 2021-05-05T17:29:16Z

Mendagri Tito Karnavian. Foto: Ist

LINTAS ATJEH | JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung anggaran pemerintah daerah yang mayoritas untuk belanja pegawai. 

Tito mencium adanya modus yang membodoh-bodohi kepala daerah dalam perkara penyusunan anggaran tersebut.

"Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain," ujar Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Selasa (04/05/2021).

1. Belanja pegawai mencapai 80 persen

Lebih meresahkan lagi, kata Tito, ternyata ada beberapa daerah yang anggaran belanja pegawai dan operasionalnya sampai 80 persen. Anggaran tersebut dicairkan melalui rapat-rapat bertemakan penguatan, yang ujung-ujungnya dibagikan kepada peserta rapat sebagai honor.

"Sebagian besar (daerah belanja pegawai) hampir 70 persen, bahkan ada yang 80 persen. Programnya macam-macam, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuatnya itu," ungkap Tito.

"Penguatan terus dengan rakor, rakor isinya honor," tambahnya.

2. Kepala daerah tidak mengetahui proporsi anggaran

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, mantan Kapolri itu mendapati, anggaran belanja pegawai dan operasional bisa membangkak karena banyak kepala daerah yang tidak memahami mekanisme anggaran
Karena diajukan oleh Bappeda, diajukan Sekda, yang penting apa yang dititipkan kepala derah terakomodir, kemudian main tanda tangan saja,” tuturnya.

Dampak dari minimnya belanja modal adalah jalan-jalan yang rusak hingga sampah yang bertebaran. 

"Kenapa? Karena modalnya kecil," beber Tito lagi.

3. Meminta belanja modal dinaikkan

Di akhir percakapan, Tito berharap supaya anggaran belanja modal ditingkatkan. Dia mewanti-mewanti, tanpa menyebutkan namanya, daerah yang anggaran belanja modalnya hanya 12 persen. 

"Artinya, belanja operasionalnya 88 persen. Nanti 12 persen itu digunakan untuk pegawai rapat-rapat 3-4 persen, jadi yang sampai ke masyarakat 7-8 persen,” terang dia.

"Ini menyedihkan, tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis. Untuk penyusunan RKP, APBD, dll. Tolong porsi belanja modal ditambah 30-40 (persen)," tegas mantan Kapolri itu.[*/Red]


 

Komentar

Tampilkan

Terkini