LINTAS ATJEH | JAKARTA - Demo depan Kementerian Keuangan yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mendukung Pemerintah untuk menagih hutang negara kepada PT. Lapindo Berantas selaku anak perusahaan Bakrie Group. Aksi berlangsung di tengah derasnya hujan, Kamis (01/07/2021).
PT. Minarak Lapindo memiliki hutang yang sangat besar kepada Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019 total hutang Lapindo Berantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp. 1,91 triliun.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Kami memberikan jangka waktu satu bulan kepada Bakrie Group untuk menyelesaikan hutangnya. Kepada pemerintah kami mendorong untuk menyita aset milik Bakrie Group jika tidak ada niatan baik dalam menyelesaikannya," ungkap Agus Maulidar, Selaku Korlap Demonstrasi.
"Terhitung sejak tanggal 26 Mei 2006 kasus Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan persoalan saat ini. Tiada lain adalah PT. Minarak Lapindo Jaya, sebab hutang negara adalah hutang masyarakat yang harus segera mungkin dilunaskan," ungkap Agus.
Agus selaku koordinator lapangan dalam demonstrasi tadi di depan Gedung Kementerian Keuangan menegaskan kepada Pemerintah dan kepada Bakrie Group untuk sesegera mungkin menyelesaikan hutang piutang yang sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh Bakrie Group.
Agus juga menegaskan, bahwasanya jika aspirasi dan suara mereka tidak diindahkan, maka mereka akan melakukan demonstrasi dengan massa yang lebih besar lagi. Baginya ini bukan persoalan biasa, ini terkait hak masyarakat yang harus dibayar.
"Pemerintah harus lugas dalam hal ini, dan Bakrie Group pun harus sadar akan hutangnya. Jangan diam dan pura-pura tuli, sekali lagi saya tegaskan kepada Bakrie Group, bayar hak rakyat!!!" tegas Agus," tutupnya.[*/Red]
