-->



Mencuatnya Permasalahan Tenaga Kontrak, ALASKA Demo Pemko dan DPRK Langsa

21 Oktober, 2021, 18.27 WIB Last Updated 2021-10-21T11:28:16Z

LINTAS ATJEH | LANGSA - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) melakukan aksi demonya dengan membakar ban bekas serta membentangkan spanduk di depan pintu gerbang Sekretariat Pemko dan Kantor DPRK Langsa, Kamis (21/10/2021) sekira 14.15 WIB.

Aksi demo yang diawali berkumpul di lapangan merdeka lalu merangsek ke Sekretarariat Pemko dan Kantor DPRK Langsa untuk membacakan petisinya.


Setiba di gedung dewan, para peserta aksi demo diterima oleh Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, Wakil Ketua I, Saifullah dan beberapa anggota DPRK Langsa diantaranya, Faisal, Amd, dan Burhansyah, SH. Sedangkan dari Pemko hadir Sekdakot Langsa, Ir. Said Mahdum Madjid, MM dan Asisten I, Suryatno AP.


Dalam tuntutannya, koordinator lapangan Alaska, Abdi Maulana, menyatakan aksi damai dan teaterikal membongkar indikasi dugaan skandal mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Honorer yang rugikan daerah lebih Rp 3 miliar.


Didasari dengan meningkatnya keresahan tentang nasib dan jawaban kebenaran atas penyampaian pandangan DPRK Langsa pada masyarakat Kota Langsa, terkhusus dalam evaluasi TKK dan honorer sebanyak 2.212 orang yang tersebar pada 35 OPD se-Kota Langsa (Hasil Data BKPSDM) Kota Langsa dimana opini yang tersebar khususnya di media sosial, diduga didramatisirkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyampaikan akan adanya pemecatan 50% pegawai TKK dan honorer di Kota Langsa.


“Kami Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) telah membedah penyampaian pandangan Fraksi DPRK Langsa pada sidang Paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 senilai Rp 37.670.160.000 diperuntukan untuk membayar gaji TKK dan honorer sebanyak 2.212 orang di 35 OPD se-Kota Langsa, dimana hasil bedahan kami diduga terindikasi adanya mark up pembayaran karena pemerintah hanya membutuhkan Rp34.507.200.000 untuk pembayaran gaji TKK dan Honorer dengan gaji Rp1.300.000/orangnya sedangkan gaji TKK dan honorer bervariatif dari Rp850.000 hingga Rp1.300.000,” kata Abdi dalam orasinya.

Lanjutnya, hasil tela'ah ALASKA kami menduga dan terindikasi ada oknum skandal mafia yang sedang bermain di dalam polemik tersebut sehingga menimbulkan indikasi kerugian Negara yaitu mark up pembayaran gaji tenaga kerja kontrak dan honorer serta menimbulkan suasana kegaduhan terkhusus di media sosial di Kota Langsa. 


"Maka dengan hasil tela'ah yang telah di lakukan, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," himbaunya.


Dikarenakan isu yang berkembang dan di asumsi oleh kalangan masyarakat sudah terindikasi di provokasi oleh oknum skandal mafia TKK dan Honorer sehingga menimbulkan kecemasan, keresahan, kekhawatiran dan kegaduhan di kalangan masyarakat terkhusus di media sosial.


Apabila wacana inipun dilaksanakan oleh DPRK Langsa kami Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) siap untuk membuka stand advokasi kepada masyarakat apabila terdapat kezholiman terkhusus terhadap tenaga kerja kontrak dan honerer yang di PHK tidak sesuai dengan prosedurnya.

Maka dari itu kami akan mencari fakta kebenaran dengan melakukan unjuk rasa penyampaian aspirasi

yang dimana membawa tuntutan.


TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM


Menanggapi penyampaian aksi demo, Sekdakot Langsa Ir. Said Mahdum Madjid, MM menyampaikan dihadapan para mahasiswa menyatakan terimakasih atas fungsi kontrolnya dengan menuntut secara benar dan tertulis. 


“Insya Allah kita akan perhatikan, terkait mark up nantinya eksekutif dan legislatif kita bahas bersama, kalau ada data yang jelas disampaikan tertulis, apapun yang adik-adik lakukan ini dalam rangka menyelamatkan uang negara,” tegas Said.


Lanjutnya, apapun data yang sudah ada akan dibahas bersama, apalagi DPRK Langsa paling getol memverifikasi data dan anggaran.


“Kami berani melakukan apel masal, hanya saja kita lakukan cek and ricek. Nantinya data akan kita sampaikan. Dalam situasi saat ini dan minggu ini, Insya Allah dalam waktu satu minggu kita lakukan cek dan mendata lagi, kalau untuk benar kenapa tidak berani,” kata Said menjawab permintaan pendemo.


“Disini, demi Allah saya akan melakukan cek, dalam 7×24 jam kami akan memberikan data ke publik,” janjinya.


Sementara itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief meminta petisi dikumpulkan dan nantinya melalui Pansus DPRK akan dibahas. Adapun tuntutan para mahasiswa akan diterima dan dicek secara bersama.


Di akhir demo, para mahasiswa memberikan dua ekor anak ayam dan petisi sebagai simbol kepada Sekdakot dan Ketua DPRK Langsa. [Sm]

Komentar

Tampilkan

Terkini