LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Syiah Kuala (USK) sukses melaksanakan kegiatan Sekolah Parlemen ke-II yang digelar sejak tanggal 6-9 Desember 2021.
Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, Minggu (12/12/2021), kegiatan Sekolah Parlemen ke-I mengangkat tema "Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam" yang dihadiri oleh Drs. H. Alaidin, M.H (Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh), Jalaluddin, S.H., M.M (Kepala Satpol PP dan WH Aceh), dan Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn (Praktisi Hukum).
Kegiatan ini membahas mengenai aspek penting dalam kehidupan masyarakat Aceh terutama tentang qanun penerapan syariat islam di Aceh.
Sedangkan kegiatan Sekolah Parlemen ke-II mengangkat tema "Membangun Karakter Legislator Muda Terhadap Implementasi Demokrasi Indonesia" yang diisi oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan memaparkan tentang independensi dan perlunya amandemen presidensial threshold bahwa masyarakat penentu kebijakan melalui sistem demokrasi.
Pemateri selanjutnya, Ir. H.T.A. Khalid, M.M. (Komisi IV DPR RI), Refly Harun, dan Rocky Gerung yang membahas tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan penerapan yang terjadi di lapangan sehingga butuh pengawasan lebih oleh masyarakat agar sistem demokrasi yang ada di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan arahnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ketua Panitia, Muhammad Rizky Ramadhan atau yang lebih akrab disapa Madan mengharapkan, dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan luas terhadap penerapan Qanun Syariat Islam yang ada di Aceh langsung dari pemangku kebijakannya.
"Dan masyarakat dapat lebih mengetahui tentang implementasi demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini yang dimana kurangnya rasa kepedulian masyarakat dan mahasiswa terhadap isu yang ada terhadap perubahan konsitusi pemerintahan yang sedang terjadi belakangan ini," ucapnya.
Sedangkan, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Arfah Syuhada mengatakan Webinar Sekolah Parlemen ini bermaksud untuk menghasilkan dan merevitalisasi pengkaderan dalam dunia legislatif yang mana pada masa sekarang ini kurang digagas dan dioptimalkan daripada perkaderan eksekutif.
"Dan juga untuk membentuk legislator yang memiliki pemikiran yang solutif dan inovatif terkait dengan permasalahaan yang menjadi hal urgensi," sebutnya.[*/Red]
