LINTAS ATJEH | JAKARTA - Diperkirakan, pada 2023 nanti ada 25 ribu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut pindah ke Ibu Kota Baru Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan tunjangan kepada para PNS yang bakal pindah tersebut.
Soal dari mana asal biaya tunjangan ini, Sri Mulyani menyebut sudah ada anggaran yang masuk dalam pembiayaan pemindahan Ibu Kota jangka panjang. Realitanya, pembiayaan Ibu Kota baru ini memang bakal dilakukan hingga 2045 mendatang dan dibagi dalam lima tahapan, Millens.
Nah, tahap pertama adalah pada 2022 sampai 2024 dan dianggap sebagai tahapan kritis. Nantinya, anggaran yang tersedia difokuskan pada belanja barang sekaligus pembangunan akses.
“Kalau sampai pada tahap benar-benar pemindahan maka dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan sebagai konsekuensi pemindahan itu,” ujar Sri Mulyani, Selasa (18/1/2022).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Balik lagi soal tunjangan yang bakal disediakan ke PNS yang mau ikut pindah ke Ibu Kota baru. Menurut Sri Mulyani, tunjangan ini memang perlu diberikan karena nantinya para PNS kembali harus beradaptasi dengan gaya hidup sekaligus model kerja yang baru di tempat baru.
Nantinya, Ibu Kota baru cukup berbeda dengan kota-kota besar di Indonesia karena bakal menerapkan konektivitas digital dan teknologi informatika sampai 100 persen. Jadi, untuk keperluan bisnis ataupun masyarakat umum, bakal benar-benar memaksimalkannya. Selain itu, nantinya 80 persen konektivitas bakal memakai transportasi umum.
Ibu Kota baru juga bakal menerapkan rasio kemiskinan sampai 0 persen, PDB per kapita yang tinggi, hingga rasio GINI yang terendah di Tanah Air. Diharapkan, target ini bisa terealisasi pada 2045 mendatang.
Kapan ASN Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru?
Rencananya pada 2023 sampai 2027 nanti, setidaknya ada 127.500 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal mulai dipindahkan ke Ibu Kota Baru. Khusus untuk 2023 nanti, 25.500 orang bakal dipindahkan ke sana. Rencana ini lebih awal dari pemindahan Ibu Kota secara resmi. Jadi, setidaknya sudah ada 20 persen PNS yang bekerja di Ibu Kota baru sebelum Presiden dan Wakil Presiden bertugas di sana.
Sejumlah kementerian yang bakal jadi yang pertama dipindahkan adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Meski begitu, jika memang ada lembaga atau kementerian lain yang dirasa perlu segera dipindahkan, juga bakal ikut serta.
Kamu setuju dengan adanya tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan ke Ibu Kota baru, Millens?[Inibaru]
