-->

HMI Banda Aceh Gelar Nosensasi Dokumenter The Black Road

16 Agustus, 2022, 20.20 WIB Last Updated 2022-08-16T13:23:42Z


LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh menggelar kegiatan nonton senang sambil diskusi (Nosensasi) film dokumenter "The Black Road" di pelataran kantor organisasi tersebut, Senin (15/08/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Akademisi UIN Ar- Raniry Dr. Fajran Zain, MA yang juga sebagai Ketua Badan Riset Aceh Institute (BRAIN). Muhammad Shaleh, Pimred Modus Aceh. Masthur Yahya, Presidium MD KAHMI Banda Aceh dan Ambia Dianda, Co-founder Aceh Bergerak.


Ketua Umum HMI Banda Aceh, Zuhal RMF mengatakan kegiatan nosensasi tersebut sebagai refleksi hari damai Aceh ke-17. Acara diawali dengan nonton bareng film dokumenter The Black Road yang diliput langsung oleh wartawan internasional berkebangsaan Amerika Serikat.


"Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi menampilkan 4 pemantik diskusi dan dipandu oleh Ikram Ramadhan selaku moderator," ujar Zuhal.


Ia menjelaskan, diskusi yang bertemakan “Quo Vadis Pembangunan Aceh: Dahulu, Kini, dan Nanti” tersebut mencerminkan substansi film itu dan konsekuensinya terhadap kompensasi konflik yaitu dengan diberikannya otonomi khusus kepada Aceh. 


Dalam diskusi tersebut, Dr. Fajran Zain menyampaikan sejarah Aceh dari masa konflik DI TII hingga masa sekarang.


"Bicara aceh kedepannya yaitu dapat melihat dengan masa sekarang, berangkat dari awal konflik DI TII merupakan warisan dan konsekuensi dari Ikrar Lamteh, hingga lahirnya Kopelma Darussalam," ujar Fajran Zain. 


"Ketika Soekarno datang ke Aceh dan menggalang bantuan rakyat aceh meyakinkan Abu Daud Bereueh. Berangkat dari itu semua Aceh mesti melakukan perubahan sejak sekarang demi merubah masa depan yang lebih baik," imbuh Fajran Zain.


TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM


Sementara itu, Mastur Yahya menyampaikan keberadaan KKR Aceh bukan sebagai institusi peradilan, melainkan reparasi, restitusi, dan rehabilitasi dengan layak.


Dikatakannya, dalam perspektif penilaian konflik tersebut tentunya terdapat beragam sudut pandang.


"Kita seyogyanya tidak melulu menyalahkan Pusat sebagai pelaku, namun Aceh semestinya menginstropeksikan dirinya sendiri, mengapa Dana Otsus yang telah mengalir dari tahun 2007 tidak terlalu berimplikasi terhadap pembangunan Aceh," ungkap Yahya.

 

Menurutnya, dalam overview pembangunan dunia kreatifitas juga terdapat banyak hal yang bisa kita kembangkan.


Film dokumenter merupakan instrumen perekam memori kolektif. Selanjutnya dunia kreatif perfilman menjadi daya tarik baru bagaimana mengemas ini semua dalam bentuk animasi atau hal kreatif lainnya demi menunjang perekonomian Aceh," tutup Yahya. [*]

Komentar

Tampilkan

Terkini