"Seharusnya Pemerintah Kota Langsa tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan itu. Apalagi, tanpa adanya NPHD, Pelindo itukan milik BUMN, jadi seharusnya mereka menggunakan anggaran sendiri untuk membangun infrastrukturnya," sebut Koordinator MaTA, Alfian, saat diwawancarai LintasAtjeh.com, Selasa (23/08/2022).
Menurutnya, kebanyakan daerah terkesan memaksakan pembangunan infrastruktur dengan alasan yang tidak logis. Diduga motif pengaspalan itu hanya untuk meraih keuntungan oknum tertentu.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Karena, seharusnya Wali Kota Langsa bisa meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah itu.
"Saya melihat beberapa Pelindo seperti di Aceh Utara dan Banda Aceh, pemerintah daerahnya tidak mengalokasikan anggaran untuk mereka," terang Alfian.
Lanjut Alfian lagi, seharusnya Pemerintah Kota Langsa bisa meninjau ulang pembangunan itu. Karena, ini juga bukan menjadi skala prioritas, apalagi masih ada gampong-gampong di Kota Langsa yang membutuhkan pengaspalan.
"Pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, daripada pengaspalan itu yang terkesan dipaksakan," tandas Alfian. [Sm]
