-->



Pemko Banda Aceh Tidak Fokus Tingkatkan PAD, Wakil Rakyat Lost Control

04 September, 2022, 22.10 WIB Last Updated 2022-09-04T15:12:08Z
LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Hingga memasuki September 2022, Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq terlihat masih tidak fokus dalam melakukan upaya-upaya konkret dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih terjebak dengan agenda-agenda serimonial belaka. Namun, apa lacur, para wakil rakyat duduk di gedung parlemen hingga saat ini masih terlihat bungkam seribu bahasa.

"Salah satu persoalan yang sangat sakral di Banda Aceh saat ini adalah persoalan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret maka proyeksi anggaran belanja dan pendapatan kembali tidak berimbang sebagaimana yang telah disepakati eksektif dan legislatif pada APBK T.A. 2022. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini pula DPRK terkesan masih bungkam sehingga fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif itu terlihat loss control atau bahkan bisa dikatakan tak berbuat apa-apa dalam mengawasi persoalan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," jelas koordinator Kaukus Pemuda Kota (KPK) Banda Aceh, Ikhwan Kartiawan kepada media, Minggu (04/09/2022).

Padahal, lanjut dia, jika DPRK memang menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal dan PAD dapat ditingkatkan maka tambahan besaran alokasi pokir anggota DPRK juga bisa disesuaikan tanpa harus memangkas program usulan gampong atau program kerakyatan.

"Jika kita lihat lebih jauh, sumber alokasi pokir DPRK itu adalah PAD, sehingga apabila PAD rendah maka sangat tidak etis jika pokir DPRK tetap apalagi ditambah. Ini tentunya ibarat setali tiga uang, jika pengawasan lemah, PAD tidak dapat ditingkatkan maka besaran pokir DPRK harus dipangkas total, karena jika tetap dipaksakan maka defisit dalam jumlah besar merupakan sesuatu yang tak dapat dielakkan," bebernya. 

Di samping itu, kata dia, kita juga harus paham dewan juga manusia, perlu makan dan operasionalnya rutinitas nya tinggi jika pokir nya tidak diakomodir maksimal juga pasti bakal nyanyi. Sementara, jika akumulasi pendapatan tidak dapat digenjot oleh eksekutif justru ibarat buah simalakama. Jika pokir dipaksakan defisit semakin besar, tapi jika pokir tidak diakomodir dewan akan kehilangan sumber pendapatan.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

Dia melanjutkan, bungkamnya dewan selain mengurangi sumber pokir juga menjadi catatan hitam bagi rakyat nantinya, karena dewan memiliki tupoksi pengawasan dan budgeting.

"Sebagai elemen sipil, kita mengusulkan agar DPRK Banda Aceh sebagai bentuk keseriusannya dalam melaksanakan pengawasan agar sesegera mungkin membentuk pansus pengawasan peningkatan PAD," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Ikhwan, jika dibandingkan capaian PAD Pengelolaan Pasar pada tahun anggaran 2021 hingga bulan akhir agustus 2021 itu sebesar Rp. PAD dari target Rp7,037,195,000,- namun hanya terealisasi 2,578,653,676,- atau sebesar 36,64 % berdasarkan data BPS. Sementara, pada tahun anggaran 2022 target PAD pengelolaan pasar itu Rp. 6.126.650.178,  hingga akhir agustus 2022 yang sudah dicapai hanya Rp1.889.813.155, atau sebesar 30,85 persen.

"Jadi, dari satu sumber PAD itu saja terlihat jelas bahwa capaian target PAD di Banda Aceh masih relatif sangat rendah, bukan meningkat bahkan berpotensi menurun, belum lagi sumber-sumber PAD lainnya. Untuk itu, DPRK Banda Aceh sudah seyogyanya membentuk pansus melakukan pengawasan hingga melakukan tracking terhadap sumber-sumber PAD Banda Aceh, bahkan DPRK juga harus mengecek betul jika ada potensi kebocoran atau penurunan sumber PAD,"ujarnya.

Fraksi PKS Wajib Bertanggungjawab

Sebagai fraksi DPRK Banda Aceh yang mengusung dan terlihat mendominasi kebijakan-kebijakan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq, Fraksi PKS diminta untuk bertanggungjawab jika PAD Banda Aceh tidak meningkat.

"Sebelumnya, dulu PKS sangat vokal jika bicara PAD, saat ini kita melihat fraksi ini justru terlihat diam-diam saja jika sudah menyangkut PAD. Padahal, menurut kacamata publik saat ini PKS sangat dekat dan mendominasi kinerja pemerintahan Kota, seharusnya lebih memudahkan untuk meningkatkan PAD, apalagi kondisi Banda Aceh sudah normal dan tidak lagi dalam kondisi covid-19 sehingga sumber PAD akan lebih mudah ditingkatkan," ujarnya.

Sebagai fraksi yang merekomendasikan Bakri Siddiq sebagai Pj Walikota Banda Aceh, tentunya fraksi ini dapat diandalkan menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan PAD.

"Apakah PKS sebagai fraksi pemberi rekomendasi tersebut akan mampu mendorong Pj Walikota Banda Aceh meningkatkan PAD tentu akan jadi penilaian tersendiri dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik? Selain sebagai partai penguasa parlemen juga merupakan partai yang merekomendasi serta sangat inten dalam mendominasi kebijakan pemerintahan Pj Walikota," tanya dia. 

"Ini tentunya akan jadi kesempatan besar bagi Fraksi PKS di DPRK untuk untuk bukti bahwa Pj Walikota yang direkomendasikan tersebut sangat berkapasitas dalam meningkatkan PAD. Publik menanti pembuktiannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat nantinya," tutupnya.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini