LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami HS, menyoroti arah investasi PT Bank Aceh Syariah (BAS) yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pendirian bank tersebut. Ia menyebut, triliunan dana yang seharusnya mendorong penguatan ekonomi Aceh justru ditempatkan di luar daerah.
“BAS adalah bank milik rakyat Aceh. Namun, dari laporan keuangan per 31 Desember 2024 terlihat jelas bahwa dana dalam jumlah besar justru banyak ditempatkan pada Bank Indonesia, surat berharga Kementerian Keuangan, bahkan bank-bank daerah di luar Aceh. Ini ironis,” ungkap Munzami HS, Rabu, 10 September 2025.
Menurut laporan keuangan, total aset BAS mencapai Rp31,9 triliun dengan laba bersih Rp443 miliar. Namun, sekitar Rp2,47 triliun ditempatkan di BI dan Rp7,05 triliun dalam bentuk surat berharga di Kemenkeu, BI, serta berbagai bank daerah di luar Aceh. Bahkan, dana ratusan miliar juga diinvestasikan pada perusahaan BUMN maupun swasta nasional seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PNM, PT Indah Kiat Pulp & Paper, hingga XL Axiata dan Indosat.
“Triliunan dana masyarakat Aceh yang dihimpun BAS justru memperkuat ekonomi daerah lain. Sementara di Aceh, fiskal kita terus menurun, investor jarang masuk, dan UMKM masih kesulitan akses pembiayaan,” tegasnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Munzami juga mengingatkan kewajiban BAS untuk menyalurkan pembiayaan minimal 40 persen ke sektor UMKM sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun faktanya, hingga akhir 2024, rasio pembiayaan UMKM BAS baru 12,1 persen atau Rp2,47 triliun dari total pembiayaan Rp20,4 triliun.
“Artinya BAS belum melaksanakan ketentuan qanun. UMKM Aceh hanya mendapat porsi kecil, padahal mereka tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, meski secara bisnis BAS layak diapresiasi karena berhasil meningkatkan aset dan laba, namun dari sisi mandat sosial dan ekonomi bagi rakyat Aceh, kinerjanya masih jauh dari harapan.



.jpg)




