.jpg)
_page-0001.jpg){kind=tracking}
LINTAS ATJEH | BIREUEN - Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ruslan M. Daud, menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dengan insan pers di Residence Meuligoe Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Minggu (15/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ruslan M. Daud yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis di Kabupaten Bireuen yang selama ini dinilai aktif menyuarakan berbagai persoalan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.
Menurutnya, peran media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi dari daerah-daerah terpencil sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui oleh publik maupun oleh pemerintah di tingkat provinsi dan nasional.
“Terima kasih kepada seluruh jurnalis di Bireuen. Berkat pemberitaan rekan-rekan media, berbagai persoalan di desa-desa, mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura, dapat diketahui secara luas. Informasi yang cepat sampai ini menjadi perhatian ketika saya berkomunikasi dengan pejabat di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Ruslan.
Pada kesempatan itu, Ruslan juga menyoroti kondisi para korban banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian sejak bencana yang terjadi pada 26 September 2025 lalu. Ia mengaku telah turun langsung meninjau lokasi pengungsian guna melihat kondisi para warga terdampak.
“Saya sudah turun langsung melihat kondisi pengungsi di Bireuen dan mendengar keluhan masyarakat yang hingga saat ini masih bertahan di tenda-tenda darurat. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ia mempertanyakan belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir. Menurutnya, penyediaan hunian sementara merupakan kebutuhan mendesak sekaligus hak dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa hingga saat ini belum ada usulan pembangunan barak hunian sementara. Itu adalah hak para pengungsi. Hunian tetap saja belum ada kepastian, sementara hunian sementara pun belum terlihat realisasinya,” tegasnya.
Ruslan juga membandingkan penanganan pengungsi di Kabupaten Bireuen dengan beberapa daerah lain di Aceh yang dinilai lebih cepat dalam memberikan penanganan terhadap korban bencana.
“Jika kita melihat beberapa kabupaten lain di Aceh, penanganan pengungsi relatif lebih cepat. Sementara di Bireuen, sampai hari ini masih ada warga yang bertahan di tenda sejak banjir pada September 2025 lalu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan penanganan korban bencana sebagai prioritas utama, mengingat persoalan tersebut menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Penanganan korban bencana tidak boleh diperlakukan seperti mengelola perusahaan atau kepentingan pribadi. Pemerintah harus hadir secara serius untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak,” pungkas Ruslan.[*/Red]
