HIMAPOL: Penunjukan Komisaris BUMD Aceh PT Pema Global Energy Ciderai Meritrokasi, Berbau Nepotisme

LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) melalui Bidang Politik dan Hukum mengkritisi penunjukan Sunnyl Iqbal yang merupakan putra Gubernur Aceh Muzakir Manaf Sebagai Komisaris Utama pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh PT Pema Global Energi (PGE) yang dinilai mencederai prinsip meritokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kepala Bidang Politik dan Hukum HIMAPOL, Nabyl Syahrazan Alfarisi, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam penggunaan kekuasaan.

“Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal arah tata kelola BUMD pemerintah Aceh. Ketika kompetensi dan meritokrasi diabaikan, maka sistem sedang dilucuti,” katanya ke media ini, Senin (30/03/2026).

HIMAPOL menilai minimnya transparansi terkait dasar penunjukan dan rekam jejak profesional figur yang diangkat menimbulkan pertanyaan publik yang wajar. Jabatan strategis seperti Komisaris Utama seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas yang terukur.

“Legalitas formal tidak cukup. Tanpa legitimasi moral dan transparansi, kebijakan akan kehilangan kepercayaan publik," tukasnya. 

Selain itu, adanya relasi keluarga dalam lingkar kekuasaan dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi pengawasan serta independensi dalam pengelolaan BUMD.

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

“Relasi kekuasaan berbasis kedekatan membuka ruang konflik kepentingan. Ini berbahaya bagi profesionalitas dan akuntabilitas institusi BUMD Aceh,” ungkap Nabyl.

HIMAPOL juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini, jika dibiarkan, berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Jika nepotisme mulai dinormalisasi, maka kita sedang membuka jalan menuju kemunduran institusional dan kepercayaan Masyarakat Aceh," sebutnya. 

HIMAPOL juga mempertanyakan kapasitas dan kemampuan Sunnyl Iqbal dalam dalam pengelolaan dan meningkatkan pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan di Aceh.

HIMAPOL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jabatan publik bukan hak warisan. Jika ditentukan oleh kedekatan, maka integritas telah runtuh sejak awal dan dipastikan kehancuran BUMD Aceh di depan mata,” tegas Nabyl Syahrazan Alfarisi, Kepala Bidang Politik dan Hukum HIMAPOL.[*/Red]