LINTAS ATJEH | ACEH SINGKIL - Kabupaten Aceh Singkil hari ini menghadapi persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Di tengah harapan masyarakat terhadap lahirnya pemerintahan yang lebih profesional pasca dilantiknya bupati dan wakil bupati yang baru, publik justru masih menyaksikan persoalan tata kelola birokrasi yang terus menjadi sorotan.
Berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum terisi secara definitif, sehingga sejumlah perangkat daerah dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas dalam waktu yang tidak singkat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, di mana fungsi pengawasan DPRK Aceh Singkil?
Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh rakyat, DPRK tidak hanya bertugas membahas dan mengesahkan anggaran. DPRK juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ketika persoalan tata kelola birokrasi terus menjadi perhatian publik, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan tersebut dijalankan.
DPRK Aceh Singkil bekerja untuk siapa? Apakah DPRK bekerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menginginkan birokrasi yang profesional dan efektif? Ataukah DPRK memilih diam ketika berbagai jabatan strategis belum juga terisi secara definitif? Pertanyaan ini bukan untuk mendiskreditkan lembaga legislatif, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap lembaga yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Sejak kepala daerah yang baru dilantik, masyarakat berharap adanya percepatan pembenahan birokrasi. Namun apabila hingga kini masih terdapat banyak jabatan strategis yang belum terisi secara definitif, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Birokrasi yang terlalu lama bergantung pada pejabat sementara berpotensi memengaruhi efektivitas organisasi, kepastian kepemimpinan, dan kualitas pelayanan publik.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Yang lebih memprihatinkan adalah apabila kondisi tersebut tidak direspons secara serius melalui fungsi pengawasan DPRK. Padahal, DPRK memiliki berbagai instrumen konstitusional untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, melakukan rapat kerja, meminta laporan resmi, hingga menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah," ujar Mulliadi Manik selaku Wakil Ketua HIMAPAS.
HIMAPAS menilai bahwa masyarakat tidak membutuhkan DPRK yang hanya aktif pada saat pembahasan APBK atau kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan DPRK yang hadir sebagai pengawas jalannya pemerintahan, berani menyampaikan kritik yang konstruktif, serta memastikan birokrasi berjalan sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem merit.
Oleh karena itu, HIMAPAS mendesak DPRK Aceh Singkil untuk:
Pertama, segera memanggil Bupati Aceh Singkil dan BKPSDM dalam rapat kerja terbuka guna meminta penjelasan mengenai kondisi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kosong.
Kedua, menyampaikan kepada publik data mengenai jumlah jabatan strategis yang belum terisi secara definitif beserta langkah pengawasannya.
Ketiga, menggunakan seluruh kewenangan pengawasan yang dimiliki untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, mengawal percepatan pengisian jabatan strategis secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit.
Sebagai organisasi mahasiswa, HIMAPAS akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Kritik ini bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang harus selalu terbuka terhadap evaluasi demi kepentingan masyarakat Aceh Singkil.
"Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilihan kepala daerah, tetapi juga dari keberanian lembaga pengawas menjalankan mandat rakyat. Ketika fungsi pengawasan melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas birokrasi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah," tutupnya kepada media ini, Rabu (29/07/2026).[*/Red]
