Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, sejarah bangsa terus menyimpan jejak para tokoh yang tidak selalu tercatat di panggung utama. Ada yang mengangkat senjata, ada yang bergerak melalui diplomasi, dan ada pula yang mempertahankan republik melalui kekuatan ilmu dan argumentasi keagamaan.
Dari ujung barat Indonesia, dari Labuhanhaji, Aceh Selatan, muncul seorang ulama yang namanya kemudian menembus batas Aceh: Abuya Syekh H. Muhammad Muda Waly Al-Khalidy.
Nama Abuya Muda Waly tidak hanya melekat pada sejarah perkembangan pendidikan Islam melalui Dayah Darussalam Labuhanhaji. Dalam sejumlah riwayat dan kajian akademik, ia juga dikenang karena perannya dalam perdebatan mengenai kedudukan Republik Indonesia dan legitimasi Presiden Soekarno dalam perspektif fikih siyasah.
Sebuah episode yang mempertemukan ulama Aceh dengan persoalan besar bangsa Indonesia: apakah Republik Indonesia sah menurut Islam, dan apakah Soekarno sah menjadi pemimpinnya?
Jawaban atas pertanyaan itu kemudian melahirkan sebuah istilah yang sangat penting dalam sejarah pemikiran politik Islam Indonesia: Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah.
Dari Labuhanhaji ke panggung Nasional
Abuya Muda Waly merupakan salah satu ulama besar Aceh yang pengaruh keilmuannya jauh melampaui wilayah Labuhanhaji. Tradisi keilmuan yang dibangunnya di Dayah Darussalam melahirkan jaringan ulama yang kemudian menyebar ke berbagai daerah.
Namun, kiprah Abuya tidak berhenti di ruang pengajian Pada masa awal Republik, Aceh berada dalam situasi politik yang kompleks. Negara yang baru merdeka masih menghadapi berbagai persoalan: konsolidasi pemerintahan, pergolakan politik, perdebatan mengenai dasar negara, hingga munculnya gerakan yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan pusat.
Dalam situasi seperti itu, posisi ulama menjadi sangat strategis Abuya Muda Waly mengambil posisi bahwa persoalan negara harus dikaji dengan ilmu, bukan sekadar emosi politik. Dalam kajian mengenai pemikirannya, rujukan yang digunakannya antara lain kitab-kitab fikih Syafi'iyah seperti Tuhfatul Muhtaj dan Al - Ahkam al - sulthaaniyah - Al Mawardi
Di sinilah jejak Labuhanhaji bertemu dengan sejarah nasional, yaitu ketika Bung Karno meminta kehadiran Abuya Muda Waly, Abuya Krueng Kalee , KH Wahab Hasbullah, KH. Mahrus Ali , dll dalam musyawarah para ulama seluruh Indonesia pada Tgl. 2 - 7 Maret 1954 bertempat di Istana Cipanas.
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana perdebatan politik dan keagamaan mengenai kedudukan Republik Indonesia serta legitimasi Soekarno sebagai kepala negara.
Kajian akademik yang terbit dalam Siyasah Wa Qanuniyah pada 2025 mencatat bahwa pertemuan tersebut memang dikaitkan dengan pembahasan status Republik Indonesia dan Presiden Soekarno dalam perspektif Islam.
Ini bukan sekadar pertemuan seremonial.Di ruangan itu, persoalan yang dipertarungkan adalah persoalan fundamental. Jika Indonesia bukan negara Islam, apakah pemerintah Republik Indonesia tetap dapat dianggap sah menurut hukum Islam?
Dan pertanyaan berikutnya: Jika Soekarno tidak diangkat melalui mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi, apakah ia dapat disebut sebagai pemimpin yang sah?
Sejumlah ulama yang hadir dalam riwayat tersebut pada awalnya berpandangan bahwa pengangkatan Soekarno tidak memenuhi persyaratan kepemimpinan sebagaimana dibahas dalam fikih klasik.Perdebatan kemudian memasuki wilayah yang menjadi kekuatan utama Abuya Muda Waly: kitab dan argumentasi fikih.
Ketika pandangan tentang ketidakabsahan Soekarno mengemuka, Abuya Muda Waly tampil dengan argumentasi berbeda. Ia tidak membangun pendapatnya dengan retorika politik.
Ia membuka kitab.Dalam riwayat yang berkembang, Abuya Muda Waly merujuk kepada pembahasan dalam Tuhfatul Muhtaj, khususnya mengenai wilayatul bilad dan konsep kepemimpinan yang memiliki kekuasaan nyata.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar:Apakah Soekarno memiliki kekuasaan nyata atas Republik Indonesia? Jawabannya: ya.
Soekarno merupakan kepala pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi, dengan struktur pemerintahan, tentara dan kepolisian berada dalam sistem kekuasaan Republik.
Dari sinilah Abuya mengemukakan konsep Dharuri Bisy Syaukah—sebuah bentuk legitimasi kepemimpinan berdasarkan adanya kekuasaan nyata dan kemampuan menjalankan pemerintahan dalam kondisi yang bersifat darurat atau transisional.
Dengan kata lain, Abuya tidak mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus terlebih dahulu menjadi negara Islam agar pemerintahannya dapat diakui.
Ia justru menggunakan perangkat fikih untuk menjawab realitas negara yang sudah berdiri. “Tafaqqahu qabla an tasuudu” Riwayat tersebut kemudian mencapai titik paling dramatis.
Ketika argumentasi Abuya Muda Waly masih diperdebatkan, ia disebut berdiri dan mengucapkan kalimat: “Tafaqqahu qabla an tasuudu.” Pelajarilah fikih sebelum kalian menjadi pemimpin.
Dalam sejumlah riwayat, kalimat itu disebut diucapkan berulang kali. Setelah itu Abuya meminta penegasan kepada Abu Hasan Krueng Kalee. “Kon nyo menan, Abu?”Bukankah demikian, Abu? Jawabannya: “Nyoe betoi.”Ya, benar.
Adegan tersebut, jika dibaca dalam konteks sejarah Indonesia, bukan sekadar perdebatan antarsesama ulama. Ia memperlihatkan satu hal penting: Aceh datang ke panggung nasional bukan hanya membawa semangat perjuangan, tetapi juga membawa tradisi intelektualnya.
Republik Indonesia dinilai sah. Riwayat yang berkembang mengenai pertemuan itu menyebut musyawarah para ulama akhirnya menghasilkan dua kesimpulan penting.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Pertama, kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan sah. Kedua, Presiden Soekarno dinilai sah sebagai pemimpin dalam kedudukan Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah.
Kajian akademik yang membahas pemikiran Abuya Muda Waly juga menempatkan konsep tersebut sebagai gagasan penting dalam pemikiran fikih siyasah Abuya. Penelitian itu menyimpulkan bahwa konsep Dharuri Bisy Syaukah digunakan untuk menjelaskan legitimasi kepemimpinan Soekarno dalam kondisi negara yang bukan negara Islam.
Di sinilah kisah seorang ulama dari Labuhanhaji menjadi bagian dari perdebatan nasional mengenai negara, agama, kepemimpinan dan kemerdekaan.
Yang menarik, kisah ini tidak tepat bila hanya dibaca sebagai cerita tentang Abuya Muda Waly “membela Bung Karno”. Lebih dalam dari itu, Abuya sedang menjawab persoalan bagaimana seorang ulama membaca realitas politik melalui hukum Islam.
Indonesia telah merdeka, Pemerintah telah terbentuk, Rakyat memiliki pemerintahan, Tentara dan kepolisian telah berdiri.
Jika semua kenyataan tersebut diabaikan hanya karena pemerintahan Indonesia tidak dibentuk melalui model kepemimpinan Islam klasik, maka akan muncul persoalan yang jauh lebih besar: kekosongan otoritas, kekacauan hukum dan konflik di tengah masyarakat.
Karena itu, pendekatan Abuya Muda Waly dapat dibaca sebagai upaya menghadirkan fikih untuk menjaga kemaslahatan dan stabilitas negara yang telah lahir. Ini pula yang menjelaskan mengapa konsep ulil amri menjadi penting dalam pemikirannya.
Jejak pemikiran Abuya juga tidak berhenti pada legitimasi pemerintahan.Dalam dinamika politik Aceh, ia kemudian mengambil sikap tegas terhadap pemberontakan DI/TII. Sejumlah sumber mencatat bahwa Abuya Muda Waly bersama ulama-ulama lain dari kalangan PERTI tidak mendukung gerakan tersebut. Bahkan terdapat riwayat bahwa pada 18 November 1959, dalam rapat umum di Labuhanhaji, Abuya membahas serta memberi pandangan tentang pemberontakan tersebut dan menyerukan penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
Sikap itu memperlihatkan konsistensi pemikirannya. Bagi Abuya, persoalan agama tidak boleh dipisahkan dari persoalan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Kemerdekaan yang sudah diperoleh jangan dihancurkan oleh konflik sesama anak bangsa.
Dari sebuah dayah kecil, menuju sejarah Indonesia. Ada ironi sejarah yang menarik.
Hari ini, nama Darussalam Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan dikenal luas sebagai salah satu pusat tradisi keilmuan Islam Aceh. Tetapi pada masa Abuya Muda Waly, kawasan ini bukan pusat kekuasaan politik nasional. Tidak ada gedung parlemen, tidak ada istana, tidak ada pusat pemerintahan. Yang ada adalah dayah, kitab, santri dan seorang ulama yang tekun mengajarkan ilmu.
Namun dari tempat itulah lahir pemikiran yang kemudian dibawa ke ruang perdebatan nasional. Abuya Muda Waly mengajarkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya berada pada senjata dan kekuasaan, tetapi juga pada kemampuan para ulama dan cendekiawannya membaca zaman.
Ia membawa kitab dari dunia pesantren ke tengah persoalan negara dan dalam konteks sejarah Indonesia, itulah salah satu warisan terbesarnya.
Hadiah Bung Karno dan listrik untuk Darussalam
Ada pula kisah menarik yang berkembang dalam literatur mengenai hubungan Abuya dengan Presiden Soekarno.
Setelah keputusan mengenai kedudukan Soekarno tersebut, hasil musyawarah ulama disebut disampaikan oleh Menteri Agama KH Masykur kepada Presiden. Sejumlah sumber kemudian mengisahkan bahwa Soekarno menyampaikan terima kasih kepada Abuya Muda Waly dan Abu Hasan Krueng Kalee.
Bahkan, salah satu sumber biografis menyebut Soekarno memberikan sebuah generator listrik bertenaga tinggi yang diserahkan melalui Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin kepada Dayah Darussalam Labuhanhaji. Kisah itu disebut menjadi salah satu sebab Darussalam menjadi dayah pertama di Aceh yang menggunakan listrik untuk penerangan malam hari.
Jika kisah ini ditempatkan dalam konteks zamannya, hadiah tersebut bukan sekadar benda. Listrik adalah simbol hubungan antara pusat republik dan sebuah pusat pendidikan Islam di ujung barat Indonesia.
Labuhanhaji dan narasi besar kemerdekaan. Selama ini sejarah kemerdekaan Indonesia kerap diceritakan melalui Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan berbagai pusat perjuangan lainnya.
Namun Indonesia terlalu luas untuk hanya ditulis dari satu pusat. Ada Aceh, ada Labuhanhaji, ada Darussalam dan ada Abuya Muda Waly. Dari perspektif ini, sejarah kemerdekaan Indonesia juga merupakan sejarah kontribusi daerah-daerah yang memberikan legitimasi, dukungan, pemikiran dan tenaga bagi republik.
Aceh tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memberikan dua pesawat terbang Seulawah RI 01- Seulawah RI 02 dan emas untuk Republik Indonesia. Aceh juga memiliki tradisi ulama yang ikut memikirkan bagaimana republik yang baru lahir itu harus diposisikan dalam perspektif agama. Di titik inilah nama Abuya Muda Waly memperoleh tempat penting. Warisan yang melampaui zaman
Abuya Muda Waly wafat pada 20 Maret 1961. Ia meninggalkan jaringan keilmuan yang kemudian diteruskan oleh para murid dan keturunannya. Tetapi warisan terpentingnya bukan hanya bangunan dayah atau jumlah santri.
Warisan itu adalah cara berpikir.Bahwa ilmu harus hadir ketika bangsa menghadapi persimpangan sejarah.Bahwa ulama tidak cukup hanya memahami teks, tetapi harus mampu membaca realitas.Bahwa perbedaan politik tidak boleh dengan mudah berubah menjadi pertumpahan darah dan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan harus dijaga dengan ilmu, persatuan dan tanggung jawab.
Maka ketika Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan, menoleh kepada Abuya Muda Waly berarti menoleh kepada salah satu halaman sejarah yang lahir jauh dari pusat kekuasaan. Dari Labuhanhaji, dari sebuah dayah, dari seorang ulama yang membawa kitab ke tengah persoalan negara dan dari perdebatan dengan para ulama di hadapan persoalan legitimasi Bung Karno, lahirlah satu pesan yang relevan hingga hari ini: “Tafaqqahu qabla an tasuudu.”
Belajarlah dan pahamilah ilmu sebelum memimpin. Sebab bagi Abuya Muda Waly, kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa menentukan arah hidupnya sendiri—dengan ilmu,hukum, musyawarah dan persatuan.||Naidy Beurawe
Belajarlah dan pahamilah ilmu sebelum memimpin. Sebab bagi Abuya Muda Waly, kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa menentukan arah hidupnya sendiri—dengan ilmu,hukum, musyawarah dan persatuan.||Naidy Beurawe
Penulisan ini sudah ketahui dan disetujui oleh: Tgk.Abi Hidayat Muhibbudin Waly, S.E. sebagai Sekretaris Umum Dayah Darussalam sekaligus Ketua Yayasan Ma’had Aly Syekh Muda Waly.[*/Red]
