Hal ini sudah pernah dilakukan oleh Bupati Aceh Barat Daya pernah dengan melayangkan surat permohonan pencabutan izin rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 8 Oktober 2025 dengan nomor surat 500.10.2.3/2242.
Ketua HIPMAS, Fajrul menyebutkan harusnya Bupati Aceh Selatan lebih respek terhadap penolakan yang dilakukan masyarakat, karena masyarakat sudah membuat pertemuan penolakan pertambangan PT MMS di Samadua, bahkan sudah ditandatangani petisi.
Ada 3 desa yang sudah buat pertemuan dihadiri oleh ratusan perwakilan masyarakat dari seluruh elemen dan latar pekerjaan yang berbeda, jika ini tidak di respon kita khawatir akan terjadi gelombang penolakan yang lebih besar.
"Dengan ini timbul pertanyaan apakah bupati memenuhi aspirasi rakyat atau aspirasi segelintir kelompok? tanya Fajrul sebagaimana yang disampaikan kepada redaksi, Kamis (13/08/2026).
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Selain kajian efek lingkungan, kata dia, masyarakat juga merasa tidak tahu dan tidak dilibatkan terkait eksplorasi ini, terkesan semacam sembunyi-sembunyi, ini tentunya menimbulkan kecurigaan seolah olah ada itikad tidak baik dari pihak perusahaan.
"Jangan sampai nantinya bisa bisa perusahaan mengklaim areal perkebunan masyarakat itu adalah hak milik perusahaan, karena untuk eksplorasi saja tidak dilibatkan bisa jadi besok besok perkebunan masyarakat diambil alih kepemilikannya," terangnya.
"Kami mohon untuk bapak bupati, tolong bersuara atas penolakan yang telah dilakukan masyarakat 3 desa Air Sialang," harap mahasiwa yang juga aktif di IMPS dan HAMAS ini.
Selain itu, kami juga mendiskusikan ini dengan mahasiswa Samadua yang tergabung dalam organisasi IMPS dan Mahasiswa Aceh Selatan yang tergabung dalam organisasi HAMAS.
"Jika ini tidak diindahkan, maka kami akan mengajak seluruh mahasiswa Samadua dan Mahasiswa Aceh Selatan untuk merespon ini dengan turun ke jalan," pungkas Fajrul.[*/Red]
