Hasilnya menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Dari total 417 responden yang berpartisipasi, sebanyak 256 orang atau 61,39 persen menyatakan “Tidak Puas Sama Sekali”, sedangkan 133 orang atau 31,89 persen memilih “Kurang Puas”.
Jika kedua kategori tersebut digabungkan, terdapat 389 dari 417 responden atau 93,28 persen yang menunjukkan penilaian negatif terhadap perjalanan pemerintahan Oyon–Hamzah.
Sementara itu, hanya 23 responden atau 5,52 persen menyatakan “Puas”, dan 5 responden atau 1,20 persen memilih “Cukup Puas”.
Dengan kata lain, kelompok responden yang berada pada kategori puas dan cukup puas hanya mencapai 6,72 persen.
93,28 Persen Jadi Alarm Politik dan Pemerintahan
HIMAPAS menilai angka tersebut tidak dapat dipandang sebagai statistik biasa. Sebab proses voting tersebut menggunakan sistem One IP addrees dan kami yakin dan percaya para responden tersebut melek dan sadar akan kedaan pemrintahan yang dijalan oleh Bupati Saat ini.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ketika lebih dari sembilan dari setiap sepuluh responden dalam poling menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, maka pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai bahan introspeksi serius.
Sapriadi Pohan, Ketua HIMAPAS mengatakan bahwa tingginya tingkat ketidakpuasan harus dibaca sebagai alarm agar pemerintahan Oyon–Hamzah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan selama satu tahun enam bulan terakhir.
"Kami rasa giat seperti ini sudah menjawab penilaian yang di sebut sebut beberapa minggu lalu terkait menilai pemerintah secara Objektif," katanya kepada media, Senin (01/09/2026).
Dan sasaran folling ini dibuat untuk masyarakat Aceh Singkil dengan metode membagikan tautan link yang di bagikan oleh Tim HIMAPAS ke media sosial dan kita memanfaatkan kemudahan berinteraksi di jaman era digital saat ini.
“Angka 93,28 persen bukan angka kecil. Ini adalah pesan keras dari responden yang mengikuti poling HIMAPAS.
"Bupati Aceh Singkil tidak boleh hanya sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi harus berani bertanya apakah keberhasilan yang diklaim benar-benar sudah dirasakan masyarakat,” kata Sapriadi.
Menurutnya, setelah satu tahun enam bulan memimpin, masyarakat sudah memiliki ruang yang cukup untuk mulai menilai arah pemerintahan.
HIMAPAS menilai pemerintah perlu menjawab secara terbuka berbagai persoalan mendasar yang menjadi perhatian publik, mulai dari kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran hingga transparansi kebijakan.
“Kalau mayoritas responden justru menunjukkan ketidakpuasan, maka yang perlu dilakukan bukan menyerang kritik, tetapi mengevaluasi pemerintahan. Kekuasaan harus memiliki keberanian mendengar suara yang tidak nyaman, karena kritik adalah bagian dari demokrasi,” ujarnya.[*/Red]
