Tim Sergap Mabesad, Pantau Wilayah Pertanian Kodim Aceh Selatan

ACEH SELATAN - Tim Serapan Gabah Petani (Sergap) Staf Teritorial Angkatan Darat (Sterad) Kolonel Inf Ate Ajat W selaku ketua tim monitoring didampingi Kolonel Inf Mukhlis serta Pasi Bakti TNI Korem 012/TU Mayor Inf T.M.Khair melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan (monitoring) ke Posko Sergab Petani 2017, bertempat di aula kantor Camat Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (13/06/2017).

Kehadiran Tim monitoring Mabesad ke posko Sergap petani disambut oleh Dandim 0107/Asel Letkol Kav Hary Mulyanto, Camat Meukek Abdul Latif, Kapolsek Meukek Iptu Junaidi, Danposramil Meukek Pelda Adri Rahdian, Kabid Tanaman Pangan dan Holtikura Distan Kabupaten Aceh Selatan Murtaza, Kasum Sub Divre Bulog Blangpidie Armia, Kepala BPP Kecamatan Meukek Cutdin Muska dan 25 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani Kecamatan Meukek.

Kedatangan tim Sergap Mabesad ke wilayah pertanian Kodim 0107/Aceh Selatan merupakan bentuk kerjasama antara TNI AD dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI guna melaksanakan monitoring terhadap perkembangan pencapaian target serapan gabah petani secara langsung di wilayah Aceh Selatan.

Pada acara monitoring Sergap petani tersebut,  Ketua Tim Monitoring Mabesad menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya adalah salah satu bentuk pemantauan atas hasil pencapaian target serapan gabah petani oleh bulog di wilayah subdivre Blangpidie yang mencakup Kabupaten Aceh Selatan.

"Program pemerintah menyerap gabah petani sudah disiapkan anggaran dengan subsidi, sebetulnya yang diutamakan adalah gabah dibawah kualitas dengan tujuan agar petani yang panennya tidak terlalu bagus bisa mendapatkan juga hasil, sehingga terjamin kesejahteraan petani dan tidak meninggalkan pekerjaan bertani," jelasnya dihadapan para petani.

Angkatan darat sudah memberikan perhatian dan peran penuh serta konsen dalam monitoring, mengawal kedaulatan pangan yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian serta berupaya untuk memberdayakan peningkatan kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah petani, bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian (Alsintan) dan lain sebagainya.

Selain itu, tim monitoring mabesad Kolonel Inf Muklis juga menegaskan pekerjaan ini bukan hanya milik TNI tapi tugas kita bersama TNI, Dinas Pertanian, Polri, Bulog, Instansi terkait, Mitra tani dan petani itu sendiri.

"Bulog agar menjemput bola, datangi petani untuk membeli gabah dan padi karena biaya operasional bulog sudah disediakan di provinsi. Tidak ada alasan untuk subdivre terkendala dalam operasional melayani petani," tegas Kolonel Mukhlis.

"Begitu juga Kodim, dampingi petani dan jemput hasil panen padi, kemudian antarkan hasil serap gabah petani ke bulog supaya petani fokus dan terbantu meringankan kerjanya sehingga tercapai target," lanjut Kolonel Mukhlis.

Kolonel Mukhlis menambahkan, apa saja keluhan dan kendala yang dihadapi petani, dalam kesempatan ini kita bahas dan akan kita sampaikan pada saat rapat koordinasi pertanian.

"Saya sudah mencatat keluhan petani, bapak marjan menyampaikan keluhan dan Kendala petani bahwa pupuk tidak terpenuhi, sudah masanya tanam padi malah pupuk tidak ada," sebutnya mengulangi keluhan dari salah satu petani.

Menurut pantauan tim monitoring, penyerapan gabah di wilayah Aceh Selatan Nihil, karena tidak ada penggilingan dan mitra yang benar-benar mampu menampung hasil panen padi petani, masyarakat juga tidak paham oleh karena itu perlu terobosan. Akan tetapi wilayah Asel masuk nya ke divre Abdya. Selayaknya divre Abdya menyerap gabah dari petani Asel.

Banyak masyarakat dan petani tidak tahu apa itu Bulog. Petani tidak paham mekanismenya, oleh karena itu diharapkan bulog harus melakukan sosialisasi.

"Perlu tahu bulog itu adalah BUMN yang strategis. Bulog itu tidak boleh kosong beras dan harus mengatur keseimbangan ketahan pangan dan memberikan subsidi yang sudah dianggarkan pemerintah kepada masyarakat petani," jelasnya kepada Kasum Subdivre bulog Abdya.

Disamping itu tim monitoring juga menyampaikan  pemberian beras sejahtera kepada masyarakat miskin harus standar layak dan tidak ada beras petani Aceh Selatan yang dijual keluar daerah. Ini tugas kepolisian dan kodim untuk terus memantau.

"Jangan bermain main dengan apa yg diberikan pemerintah kepada rakyat. Petani harus berani bicara, jika ada benih tidak bagus, tidak layak, kurang bermutu dan penyerahan tidak tepat waktu silahkan lapor," tegasnya.

Begitu juga dengan petani, harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaan karena pemerintah sudah mendukung dengan memberikan bantuan subsidi sehingga dapat mendorong terciptanya ketahan pangan dan kedaulatan pangan diwilayah Aceh Selatan, umumnya seluruh bagian negara kesatuan republik indonesia sebagai harapan dari program kerjasama pertanian antara TNI dengan Kementerian Pertanian RI.[Red]

Baca Juga