Marhaban Ya Ramadhan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1439 H Mohon Maaf Lahir & Batin Minal Aidzin Wal Faidzin.

Aroma Dugaan Korupsi Mulai Tercium di Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur

ACEH TIMUR - Bantuan bibit karet siap salur Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Aceh Timur   yang bersumber dari Otsus Tahun Anggaran 2017, mulai tercium aroma dugaan korupsi.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) Muzakir kepada Lintasatjeh.com, Senin (26/2/2018) via telpon selulernya.

Muzakir mengatakan proyek bantuan bibit karet siap salur oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur dengan nilai sebesar Rp 731.250.000,- yang diduga banyak terjadi penyimpangan. Dikerjakan oleh CV. Hutanku yang beralamat Jalan A. Yani, Gang Restu, Dusun Jawa Muka II, Gampong Jawa, Langsa Kota.

Lebih lanjut, Muzakir menambahkan di dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: 800/16/2017, tanggal, 2 Juni 2017. Bantuan bibit karet siap salur tersebut seharusnya disalurkan untuk enam kelompok tani, lima diantaranya di Gampong Alue Patong, Kecamatan Indra Makmu dan satu kelompok di Gampong Alur Pinang, Kecamatan Peunaron. 

Namun pada tanggal, 8 November 2017, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Samsul Bahri, kembali menerbitkan Surat Keputusan (SK) revisi dengan Nomor : 800/16/2017. Bahwa bantuan bibit karet  tersebut dialihkan kepada kelompok tani yang lain, dengan alasan pemerataan.

Padahal setiap perubahan kegiatan atau pengalihan bantuan yang telah tercamtum didalam  Daftar Isian Pelaksanaan Anggran (DIPA) tidak bisa di rubah seenaknya. 

Selain hal tersebut, indikasi korupsi semakin kuat, misalnya di SK pertama luas lahan 107 Hektar,  untuk penanaman bibit karet. Sedangkan di SK yang kedua luas lahan 117 Hektar. Begitu pula di masing-masing kelompok, pada saat SK pertama 15 hektar sudah berubah menjadi 25 hektar.

Bahkan yang lebih parah lagi satu orang staf di dinas tersebut bisa menjabat tiga jabatan dirinya bertindak sebagai Sekretaris,  Kepala Bidang bahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini sangat aneh apakah di Aceh Timur tidak ada lagi pegawai yang kredibel untuk mengisi kekosongan jabatan, sampai-sampai satu orang staf harus merangkap jabatan seperti itu.

"Untuk itu, mendesak Kepolisian agar segera memanggil Dinas terkait, kontraktor dan ketua kelompok yang terlibat langsung dalam proyek ini, karena kami menduga ada indikasi korupsi," imbuhnya.[NAS]

Baca Juga