Pernyataan itu disampaikan setelah mendapati kecurangan dalam surat suara, sebagaimana yang dibacakan dalam perhitungan suara caleg DPRK di daerah pemilihan 6 untuk DPRK Aceh Utara.
Sejumlah caleg yang menolak diantaranya adalah: Zulkifli caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anwar H Yusuf caleg Partai Nasional Aceh (PNA), M Nasir Yusuf caleg berlambang ka'bah, Baharuddin caleg Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fazlan caleg Gerindra, Hauri Syamaun caleg NasDem, dan Razali caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut keterangan mereka, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi dari Komisi Independen Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (KIP/PPK) sebanyak 23.709, suara sah, tidak sah dan golput untuk DPRK. Suara sah 16.842, tidak sah 948, golput 7.804. Artinya suara sah, suara tidak sah dan golput melebihi DPT.
Selanjutnya suara sah DPRA 16674, tidak sah 1032, golput 3618. Hali itu juga melebihi DPT. Kemudian jumlah suara golput DPRA dan DPRK tidak sama. Untuk jumlah golput DPRA sebanyak 3.618, sedangkan golput DPRK 7.804
Sidang pleno PPK Kecamatan Baktiya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hasil rekapitulasi yang dipleno tidak berdasarkan Form (D) dan (DI) yang ada di dalam kotak suara yang disegel. Artinya yang dibaca adalah hasil rekapitulasi dari PPK.
"Untuk itu, kami menuntut pihak penyelenggara pemilu melakukan pemilu ulang di dapil tersebut," demikian pernyataan yang disampaikan kepada Lintasatjeh.com, Rabu (16/4/2014).
Sementara itu, Ketua PPK Baktiya Zulkarnen berdalih bahwa pihaknya telah melakukan manipulasi surat suara pemilih. Menurut dia, kesalahan itu ada pada proses perhitungan suara tidak masuk dalam keseluruhan data partai politik.
"Isu tersebut tidak benar," ucapnya.[la/01]
