Lintasatjeh.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengkritik calon presiden dari Partai PDIP, Joko Widodo, yang dinilai tidak memiliki visi dan misi tentang Hak Asasi Manusia.
Bahkan Ramadhan mengatakan, Jokowi, nama populer Joko Widodo mengatakan, pemindahan paksa warga di dekat Waduk Pluit itu juga salah satu masalah HAM.
"Masalah Waduk Pluit juga Jokowi harus jelaskan apakah itu pelanggaran HAM atau tidak," ujar Ramadhan, dalam diskusi bertajuk "Visi dan Misi HAM Para Capres, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (6/5).
Dia mengatakan, Jokowi tidak memiliki kejelasan ke publik mau dibawa kemana Indonesia dalam persfektif HAM, hubungan Luar Negeri, dan perekonomian.
"Sebaliknya, Jokowi lebih banyak mengunjungi para kyai,"ucap Pohan.
Di tempat yang sama, Plitisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengemukakan, jika Jokowi menjadi presiden partainya akan memperkuat penegakan HAM.
"Bagaimana pun, sejarah lahirnya PDIP, dan massa PDIP adalah korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru," ungkap Andreas.
Dia mengemukakan, partai PDIP merasakan akan penindasan di masa Orde Baru, sehingga partai 'wong cilik' itu akan concern akan penguatan HAM.
Dia menegaskan, Jokowi sebagai capres PDIP akan menjunjung tinggi HAM, baik secara politik, pluralis, ekonomi hingga budaya.[Jaringnews]
