.png)
Lintasatjeh.com - Forum Interaksi Mahasiswa (FIMA) Paya Bakong mendesak Pemerintah Pusat, Jakarta agar segera mengesahkan tiga persoalan yang sangat diharapkan rakyat Aceh saat ini. Persoalan tersebut yaitu terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kewenangan dan pertahanan Aceh, serta Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang lambang Bendera Aceh.
Menurut ketua umum FIMA Juliadi, tarik ulur tentang persoalan tersebut tidak perlu ditunda-tunda lagi mengingat dampaknya akan sangat merugikan rakyat Aceh. "Mendagri sudah melanggar hasil kesepakatan Oktober 2013 lalu, apalagi Mendagri menawarkan Draf baru. Ini jelas-jelas tindakan sangat merugikan Rakyat Aceh," kata Juliadi saat dikonfirmasi LintasAtjeh, Kamis (15/05/2014).
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat dan Aceh sudah pernah mengadakan pertemuan terkait hal ini pada bulan Oktober 2013 lalu. Dalam rundingan itu, Pemerintah pusat juga menjanjikan akan sesegara mungkin mengesahkan Qanun Lambang dan Bendera Aceh. Namun, hasilnya nol besar.
"Kami berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk mempertahankan dua RPP dan satu Keppres tersebut, kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh," ujarnya lagi.
Seperti diketahui Juliadi, dalam waktu dekat ini pemerintah daerah Aceh juga akan menyurati Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui jalur Mendagri.
Ketua Pemantau Otsus Aceh dan Papua Drs. H. Marzuki Daud kepada LintasAtjeh mengatakan, Presiden Indonesia akan menyelesaikan semua persoalan antara Aceh dengan Jakarta. "Bulan Oktober ini SBY mundur. Dan SBY berjanji akan menyelesaikan semua persoalan itu," kata Marzuki Daud.
Menurut Marzuki, berkas - berkas terkait hal itu sudah ada di meja Kepresidenan Indonesia namun masih menunggu proses penandatanganan resmi. Marzuki berjanji dalam waktu dekat ini akan membuat rapat besar-besaran dengan seluruh menteri-menteri seperti Meko Polhukam, Mendagri dan sejumlah unsur terkait untuk membahas permintaan rakyat Aceh.
"Sebelum Oktober kita akan buat rapat dengan Menteri-menteri, terkait RPP Kewenangan, Pertahanan dan juga RPP Migas," janji Marzuki. [la/02]
