LANGSA - Lembaga tuha peut gampong diminta dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai anggota legislatif di tingkat pemerintahan gampong, sehingga keberadaannya memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja aparatur gampong terutama geuchik.
Selain itu, lembaga tuha peut juga sangat penting dalam mendorong atau mendesak aparatur gampong untuk membuat reusam (aturan) gampong, sehingga dapat disahkannya. Hal ini bertujuan, agar tatanan pemerintahan gampong lebih teratur dan tertata lebih baik.
"Jangan sampai ada oknum tuha peut rangkap jabatan, apalagi yang berkaitan dengan anggaran, karena logikanya bagaimana tuha peut mau mengawasi anggaran tapi mereka juga mengelola suatu anggaran," tegas Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin, kepada lintasatjeh, Kamis (26/2), di Langsa.
Menurutnya, keberadaan tuha peut sangat penting sekali untuk mengawasi kinerja aparatur gampong terutama geuchik, sehingga program kerja yang dilaksanakannya benar-benar memihak kepada kepentingan masyarakatnya dan juga untuk kemajuan gampong itu sendiri.
Apalagi, setiap gampong sekarang sudah memiliki sumber anggarannya masing-masing yang diberikan oleh pemerintah setempat, baik dana alokasi dana gampong (ADG) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.
Sementara itu, untuk tahun ini ADG diganti menjadi alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlahnya yang akan direalisasikan sebesar Rp1,4 miliar per desa.
Karenanya, keberadaan tuha peut sangat penting sekali untuk serius dan konsisten dalam mengawasi realisasi anggaran yang dikelola oleh aparatur gampong terutama geuchik sebagai pengguna anggaran, agar menggunakan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan gampongnya.
Seiring dengan adanya ADD ini di setiap gampong dibentuk aparatur gampong baru disebut tuha lapan sebagai aparatur eksekutif membantu geuchik di gampong yang tupoksinya membuat program perencanaan pembangunan dalam hal mengelola dana tersebut.
Artinya, tupoksi dan tanggung jawab tuha peut sangatlah besar sekali dalam mengawasi realisasi anggaran gampong. Jadi, jangan sampai tuha peut ini tidak memahami apa yang menjadi tupoksinya, karena mereka (tuha peut-red) dipilih sendiri oleh masyarakat sebagai wakilnya dan bila ada yang tidak mengetahui tupoksinya agar dapat mengundurkan diri.
Walaupun, gaji yang diberikan oleh pemerintah setempat, kepada tuha peut tidak sebanding dengan kinerjanya. Namun, bukanlah suatu alasan tidak bekerja lebih maksimal karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya, apalagi setiap tuha peut yang sudah dipilih maka sudah siap bekerja pamrih demi kepentingan masyarakatnya. [dedek]
