-->








Aryos: Pengamanan Kewilayahan Harus Diprioritaskan

25 Maret, 2015, 00.19 WIB Last Updated 2015-03-24T17:20:22Z
BANDA ACEH - Kasus terbunuhnya dua orang anggota TNI unit intelijen Komando Distrik Militer 0103, Sertu Indra dan Serda Hendrianto, ditemukan tewas Selasa (24/03). Kejadian terjadi di Desa Bate Pilah, Kecamatan Nisam Antara Aceh Utara.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai kejadian di Nisam harus diprioritaskan pengamanan kewilayahan. Karena wilayah Aceh Utara salah satu kabupaten yang ekskalasi kriminalitasnya cenderung terjadi selalu. 

Menurut Penulis buku Wajah Politik dan Keamanan Aceh ini, kebiasaan penegakan hukum dalam mengungkapkan kasus pembunuhan bermuatan politis tidak sampai berujung pada aktor intelektualnya, apalagi kasus tertembaknya anggota TNI menuntut Polda Aceh cepat bertindak sebelum pelaku lari ataupun tidak terdekteksi nantinya.

"Keberanian polisi menjadi pertaruhan serius atas kasus tersebut. Jangan takut diintervensi institusi vertikal lainnya, jikalau membantu dalam pengungkapan dan penuntasan kasus tersebut," tukas Aryos.

Polda Aceh harus terbuka (transparan) mengungkapkan motif terbunuhnya kedua korban tersebut. Jika cenderung ditutupi berefek kepercayaan masyarakat semakin menurun kepada institusi penegak hukum tersebut.

Jika menggunakan motif umum terbagi ke dalam ekonomi, ideologi, personal. Tinggal di telusuri motif mana yang sesuai fakta-fakta investigasi di lapangan. Secara logis motifnya lebih mengarah kepada ekonomi dan personal.

Berbicara pelaku adalah pemain baru yang muncul secara alamiah karena kedua motif itu. Sejalan dengan pernyataan dari Din Abu Minimi, dimana membantah terlibat kasus pembunuhan dua anggota intel Distrik Militer 0103 melalui berbagai media.

Pandangan lain, tambah Aryos, dirinya ingin menyampaikan maraknya meningkatan kriminalitas karena faktor lemahnya pemerintah memberikan akses kesejahteran bagi masyarakat maupun kelompok tertentu. Apalagi baru-baru ini media lokal terbesar di Aceh memberitakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak berjalan sesuai rencana.


Pengurasan uang tidak terdistribusi kepada masyarakat dan kelompok tertentu sehingga membuat mereka bertindak dengan cara kriminal, bahkan lebih jauh lagi membuat usaha ilegal. [01]
Komentar

Tampilkan

Terkini