 |
| Terpidana mati Bali Nine (ist) |
JAKARTA
- Dengan dipindahkannya para terpidana mati ke ruang isolasi di lapas di Pulau
Nusakambangan, kabar mengenai pelaksanaan eksekusi mati semakin santer.
Presiden Prancis Francois Hollande langsung merespons dan mengancam hal itu
bisa berpengaruh pada hubungan diplomatik. Hollande bahkan hendak mengumpulkan
kekuatan bersama negara-negara lain yang menentang eksekusi mati di Indonesia.
Namun
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan ancaman maupun tekanan merupakan hal yang
biasa terjadi dalam hal eksekusi mati di suatu negara. Prasetyo pun menegaskan
pelaksanaan eksekusi mati tidak akan dibatalkan.
"Eksekusi
mati jalan terus, tekanan seperti ini sudah biasa terjadi," kata Prasetyo
ketika dihubungi, Sabtu (25/4/2015).
Prasetyo
juga kembali mengatakan bahwa seharusnya negara-negara yang menentang eksekusi
mati harus menghormati hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sejauh ini
persiapan pelaksanaan eksekusi mati memang sedang berlangsung dengan
dikumpulkannya diplomat asing di Nusakambangan oleh jaksa.
"Tentunya
setiap negara harus menghormati hukum yang berlaku di negara lain," ucap
Prasetyo.
Sebelumnya,
Presiden Prancis Francois Hollande menentang keras rencana eksekusi mati oleh
otoritas Indonesia terhadap Serge Atlaoui, warga Prancis yang divonis mati atas
kasus narkoba. Hollande bahkan mengancam, rencana kerja sama yang telah dibahas
antara dirinya dan Presiden RI Joko Widodo saat KTT G20 pada November 2014
lalu, juga bisa ditunda.
"Kami
akan mengambil tindakan bersama negara-negara terkait -- Australia dan
Brasil... untuk memastikan tak ada eksekusi," tutur Hollande seperti
dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/4).
Dikatakan
pemimpin Prancis itu, dirinya akan bertemu Perdana Menteri Australia Tony
Abbott pada Senin, 27 April mendatang untuk membahas masalah ini.
"Kami
paham bahwa Indonesia ingin memerangi perdagangan narkoba, namun dalam kasus
ini, Serge Atlaoui bekerja di laboratorium dan dia tak membayangkan bahwa dia
bisa membuat produk ini. Paling tidak, kami akan menarik duta besar kami dari
Jakarta," tutur Hollande.[Detik]
