JAKARTA - Ketua Komisi VII
DPR RI Kardaya Warnika angkat bicara soal pembubaran Pertamina Energy Trading
Limited (Petral). Ia menilai, pembubaran anak usaha PT Pertamina ini akan
sia-sia jika tidak dibarengi turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebab, kata dia, sejak awal
rencana pembubaran perusahaan yang berada di Singapura ini bertujuan agar biaya
pengadaan minyak menjadi lebih murah. Dari berbagai temuan termasuk dari Tim
Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) disebutkan telah terjadi inefisiensi dalam
pengadaan minyak lewat Petral.
“Kalau ada inefisiensi di Petral, kan mengakibatkan
biaya pengadaan tinggi. Sekarang Petral dibubarkan, berarti harapan rakyat
kalau dibubarkan itu berarti biaya pengadaannya turun. Kalau biaya pengadaannya
turun, BBM harganya turun,” jelasnya.
Mantan Kepala BP Migas ini
mengatakan, langkah pemerintah membubarkan Petral tak patut diapresiasi jika
tak berdampak langsung bagi kehidupan rakyat. Hanya sebatas membubarkan.
“Kan tujuannya (pembubaran Pertal) itu supaya biaya
pengadaan BBM itu murah, supaya bensin atau BBM yang dijual ke rakyat itu
rendah. Itu saja. Sekarang, ya, jangan dulu ditepuk tanganin dong, kalau berkat
dibubarkannya Petral maka harga BBM turun itu
baru kita tepuk tangan,” tegasnya.
Ia minta masyarakat tidak
terlalu menghiraukan isu mafia migas yang ada di Petral.
Paling penting bagi rakyat adalah gebrakan baru berkat dibubarkannya Petral,
yaitu harga BBM turun. “Itu jelas dirasakan. Tapi kalau dengan dibubarkan,
enggak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi
buat apa?” tandas Kardaya.
Senada disampaikan Anggota
DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal. Dengan
dibubarkannya Petral, maka harga BBM harus segera turun. Sebab, kata dia,
selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal adalah Petral.
“Dengan dibubarkannya Petral, harga BBM harus kembali
turun dan pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil. Sebab,
pasca pembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM
bisa kembali disubsidi oleh pemerintah,” tegasnya.
Terkait mafia migas, ia minta
pemerintah untuk menindaklanjuti secara hukum. Seperti melibatkan kepolisian
dan KPK. “Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik
sehingga kepercayaan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus
Menteri ESDM Said Didu mengatakan pembubaran Petral tak menjamin harga BBM jadi
lebih murah. Namun, pembubaran Petral berdampak pengelolaan pengadaan minyak
menjadi transparan. “Minimal bahwa itu sudah transparanlah, sudah bisa
dibuka di publik,” katanya.[Berdikarionline]
