 |
| Ketua SuRaDT, Delky Novrizal Qutni. (Foto: Dok) |
ACEH SINGKIL -
Solidaritas
untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) dan Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh
Singkil dan Subulussalam mengapresiasi kunjungan Gubernur Aceh ke kabupaten
Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, pada Minggu, 7 Juni 2015. Dalam kegiatan
Gubernur akan mengsyahadatkan lebih dari 150 orang Muallaf di Pesantren Perbatasan
Danau Paris, Aceh Singkil.
“Kunjungan dr. H. Zaini Abdullah ini merupakan
Gubernur pertama yang berkunjung ke daerah perbatasan ini sepanjang Indonesia
merdeka, tentunya hal ini perlu kita apresiasi secara seksama,” demikian kata
Ketua SuRaDT, Delky Nofrizal Qutni, kepada lintasatjeh.com, Ahad (7/6/2015).
Dua kabupaten /kota yakni Aceh Singkil dan
Subulussalam merupakan daerah yang berbatasan langsung antara Aceh dengan
provinsi Sumatera Utara. Selain daerah perbatasan langsung dua daerah ini
merupakan tameng, sehingga perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah Aceh.
SuRaDT sebagai lembaga yang bergerak dalam mendorong
percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan terpencil di Aceh,
berharap kehadiran Gubernur tersebut dapat menjawab kerinduan rakyat Aceh
Singkil untuk terbebas dari ketertinggalan. Sebagaimana diketahui bahwa Aceh
Singkil merupakan salah saetu daerah tertinggal yang perlu diperhatikan.
”Berdasarkan hasil observasi kami selama 5 hari di
kabupaten tersebut, pada dasarnya ada 6 aspek yang mestinya menjadi perhatian
pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil.
Keenam aspek tersebut merupakan indikator utama suatu kabupaten ditetapkan
sebagai daerah tertinggal,” sebut Delky.
Keenam aspek tersebut pertama, insfrastruktur publik
berupa insfrastruktur pendidikan yang sangat minim, sanitasi air bersih, rumah
ibadah bagi kaum muslimin, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kedua aksesibilitas
publik, dimana jalan–jalan di kabupaten tersebut masih banyak yang rusak,
seperti jalan penguhubung utama dari subulussalam –lipat kajang, gunung
meriah-singkil. Masih terbatasnya sarana penunjang informasi seperti warnet,
sehingga keberadaan Warung Informasi Masyarakat (WIM) sangat dibutuhkan.
Aspek yang ketiga adalah keterbatasan SDM terlihat
dari tingginya angka melek huruf, jumlah lulusan perguruan tinggi yang masih
minim, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang masih terbatas dan berbagai
hal yang menunjukkan masih rendahnya SDM di kabupaten tersebut. Keempat, Celah
piskal yang diukur dari masih rendahnya pendapatan asli daerah, tentunya hal
ini berbanding terbalik dengan cukup banyaknya perusahaan terutama disektor
perkebunan yang beroperasi di Bumi Syekh Abdurrauf tersebut. Sehingga
pemerintah perlu dilakukan langkah kongkret dalam meningkatkan jumlah PAD
daerah tersebut.
Aspek kelima yaitu ekonomi masyarakat yang tergolong
masih lemah, dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan
penganguran. Fakta lapangan menunjukkan rendahnya serapan tenaga kerja lokal
diperkerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Singkil. Sehingga perlu
dilakukan penguatan ekonomi masyarakat melalui penguatan sentra produksi
perkebunan dan perikanan, tekonologi tepat guna(TTG), padat karya produktif,
pemberdayaan UKM dan Koperasi masyarakat, dan berbagai kegiatan peningkatan
perekonomian masyarakat.
Aspek berikutnya adalah karakteristik daerah yang
ditinjau dari tingginya kemungkinan bencana alam seperti banjir yang seakan
menjadi bencana rutin yang menimpa beberapa kawasan di Aceh Singkil, misalkan
teluk rumbia, rantau gedang, ujung bawang, beberapa gampong di gunung meriah
dan kawasan lainnya.
Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil dan
Subulussalam berterima kasih kepada Gubernur Aceh yang telah memenuhi salah
satu janjinya untuk berkunjung ke Aceh Singkil dan Subulussalam sebagaimana
disampaikan saat pertemuan dengan mahasiswa Aceh Singkil dan Subulussalam di
Pendopo Gubernur tanggal 17 April 2015 silam. Kita berharap ini bukan kunjungan
terakhir tetapi akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya yang dilakukan dalam
rangka menjaring langsung aspirasi masyarakat. Masyarakat Aceh Singkil dan
Subulussalam sangat merindukan sentuhan tangan pemerintah Aceh dalam menjawab
persoalan-persoalan masyarakat. Karena Aceh Singkil dan Subulussalam juga merupakan
bagian dari Aceh yang sangat perlu diperhatikan.
"Kita berharap di akhir pemerintah Zikir ini ada sebuah
pembangunan yang bersifat monumental di dua daerah tersebut seperti perguruan
tinggi untuk penguatan SDM, rumah sakit
guna peningkatan layanan kesehatan masyarakat, dan Industri dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakan dan pendapatan daerah."
Selain itu, kita juga mendesak pemerintah Aceh untuk
segera mengevaluasi perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Singkil dan
Subulussalam secara terintegrasi. Dikarenakan selama ini perusahaan-perusahaan
tersebut belum optimal dalam meningkatkan kesjahteraan masyarakat. Sebagai
contoh kejelasan CSR perusahaan-perusahaan yang masih belum menyentuh
masyarakat, dan masih minimnya penyerapan tenaga kerja local.
Padahal CSR
tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan yang mesti dilaksanakan minimal 1%
dari pendapatan bersih perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 74 UU Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
serta ISO 26000, merupakan standar internasional dalam bidang Corporate Social
Responsibility.
“Besar harapan kita dan seluruh masyarakat Aceh
Singkil dan Subulussalam agar Pemrintah Aceh memberikan perhatian serius kepada
2 daerah tersebut, sehingga kami tidak merasa seperti orang asing di negeri
sendiri. Kita siap mendukung segenap kebijakan pemerintah Aceh dalam mewujudkan
percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Aceh Singkil
dan kota Subulussalam,” katanya.[pin]
