ACEH TAMIANG - Konspirasi jahat terkait indikasi mark up "dana siluman" ganti rugi lahan untuk pasar tradisional di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, telah memasuki tahap pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.
Sudah ada pejabat eksekutif dan legislatif Aceh Tamiang yang diperiksa oleh Kejari Kuala Simpang, diantaranya mantan Kadisperindagkop Aceh Tamiang, Abdul Hadi, pada hari Selasa 9 Juni 2015 kemarin.
Kemudian pada hari Rabu, 10 Juni 2015, kembali menyusul untuk diminta keterangannya, seorang anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014, yakni Arman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selanjutnya, lima anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014 lainnya, juga sudah dimintai keterangannya masing-masing T. Insyafudin (PKS), Hamdani (PA), Bukhari (PA), Marlina (PDA) dan Hermanto (PAN). Mereka diperiksa Kejari Kuala Simpang, pada hari Jum'at, 12 Juni 2015 kemarin.
Kedepan, kemungkinan masih banyak pejabat dari eksekutif dan legislatif yang akan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang untuk dimintai keterangan.
Dari semua pihak yang sudah dipanggil, justru mantan Kadisperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Hadi yang terkesan bertingkah aneh kepada pihak wartawan ketika diminta konfirmasi terkait seputar pemeriksaannya.
Pasalnya, di hari pemeriksaan oleh Kejari Kuala Simpang, Selasa (9/6/15) kemarin Abdul Hadi memberitahukan kepada lintasatjeh.com, bahwa dirinya akan diperiksa.
"Hari ini jatah saya dipanggil," demikian bunyi pesan singkat (sms) dari Abdul Hadi. Ironisnya! Setelah diperiksa oleh Kejari Kuala Simpang, Abdul Hadi kembali bungkam.
Saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut melalui telepon selulernya, Senin (15/6/15), mantan Kadisperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Hadi, tidak mengangkatnya.
Ada apa dan kenapa dengan mantan Kadisperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Hadi?[Redaksi]
