ACEH TIMUR - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur lebih mengutamakan pencitraan daripada memperhatikan kondisi rakyat.
Banyak infrastruktur yang kondisinya sudah sangat mendesak untuk dibangun demi kelancaran perekomian rakyat namun masih luput dari perhatian.
Hal tersebut dikatakan oleh Muzakkir, Ketua LSM KANA (Komunitas Aneuk Nanggroe) Aceh Timur, dalam pers rilisnya yang diterima lintasatjeh.com, Jumat 7 Agustus 2015.
Dalam rilisnya, Muzakkir juga mempertanyakan terhadap program Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi rakyat yang makin sulit.
"Bupati justru menghambur-hamburkan uang pada program yang tidak terlalu penting atau sifatnya urgen yaitu proyek pelaksanaan Pekan Kebudayaan Rakyat Aceh Timur (PEKAT) yang menelan anggaran dipa 10,6 Milyar," ungkap Muzakkir.
"Biaya perencanaan mencapai Rp. 310 juta dan biaya pengawasan sebesar Rp. 212 juta. Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan pencitraan, kami perlu infrastruktur," tegas Muzakkir.
Muzakkir mengatakan, dari hasil investigasi, dirinya menemukan masih banyak jalan yang berlobang, rumah untuk kaum dhuafa, irigasi untuk petani, jembatan yang rusak di setiap pelosok daerah.
Marginalnya, "PEKAT" merupakan program yang tidak begitu perlu, jika dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur riil, seperti jembatan penghubung di Kuala Parek yang bisa menghubungkan Dua Kecamatan antara Kecamatan Sungai Raya dan Peureulak Timur, bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh masyarakat.
"Karena sampai saat ini masyarakat di kawasan tersebut masih menggunakan sampan sebagai fasilitas penyeberangan," tegas Muzakkir.
Dirinya, juga memberi contoh beberapa fasilitas umum yang sudah mendesak untuk dibangun seperti di Kecamatan Peunaron, Bayeun, Banda Alam dan masih banyak lainnya. Untuk itu, dirinya selaku pengontrol publik, menilai langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sangat tidak bisa kita terima dengan akal sehat.
"Sarana air bersih untuk Kota Idi dan sekitarnya saja belum semua masyarakat bisa menikmati, jadi bukan tidak perlu membangun fasilitas untuk PEKAT tersebut namun belum saatnya," demikian ungkap Muzakkir Ketua LSM KANA.[Redaksi]
