JAKARTA - Bendera dan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul di Pamekasan, Madura dan Jember, Jawa Timur. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuntut ketegasan pemerintah menyikapi hal tersebut.
"Saya kira pemerintah tegas saja kalau memang benar ada (lambang PKI yang dimaksud). Jangan main-main dengan sesuatu yang sudah dilarang," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Nusantara Polo Club (NPC), Jagorawi Golf Club, Jl Karanggan Raya, Gunung Putri, Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/8/2015).
Sohibul berbicara kepada wartawan usai mengikuti upacara bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan petinggi Koalisi Merah Putih lainnya.
Lebih lanjut soal lambang PKI, Sohibul menyatakan perlu mendapat kepastian lebih dahulu. Apabila itu hanya arak-arakan sekadar mengingatkan sejarah masa lampau, maka itu perlu dipikirkan penyikapnya lebih lanjut.
"Ada yang bilang itu defile atau parade bahwa dulu pernah ada PKI. Tapi saya tidak mau komentari terlebih dahulu," kata Sohibul.
Terlepas dari bagaimana arak-arakan di Pamekasan dan coretan lambang PKI di Jember itu, PKI memang dilarang Undang-undang.
"Aturan harus ditegakkan, Tap MPR dan KUHP tidak memperbolehkan," tandas Sohibul.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan karnaval dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 yang berlangsung di Pamekasan sempat berubah jadi heboh lantaran adanya peserta yang membawa atribut PKI. Atribut itu pun kemudian langsung dimusnahkan tentara.
Atribut yang dimaksud yakni foto tokoh PKI DN Aidit berikut lambang palu arit. Selain itu ada juga peserta yang mengenakan baju putih dengan selempang bertuliskan 'Anggota PKI' dan membawa lambang palu arit.[detik]
