BANDA ACEH - Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk
Khalidi, sangat kecewa dengan keputusan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri
Hasanudin sebagaimana dimuat di berbagai media massa telah menyetujui rencana
kehadiran perusahaan PT Rich Land Power Indonesia untuk mengambil alih sumber
air masyarakat 12 gampong Kuala Batee mengubahnya menjadi lokasi Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA).
Setelah
mengetahui rencana itu dari berita surat kabar online, saya lansung menjumpai
Imeum Mukim dan Keuchik-keuchik setempat beberapa hari lalu untuk memastikan
apakah mereka telah diberitahu tentang rencana pembangunan PLTA tersebut.
Sayangnya, tidak seorang pun dari pemimpin adat setempat diajak bicara.
Proyek
yang disebut-sebut dibiayai 2,6 triliun rupiah oleh perusahaan Cina tersebut
hanya dirundingkan di tingkat elit politik. Sama sekali tidak berusaha
mendengar pendapat masyarakat di sekitar lokasi air terjun Krung Batee yang
direncanakan jadi lokasi proyek tersebut. Seluruh masyarakat dan pemimpin
gampong yang saya ajak bicara, menolak rencana proyek PLTA tersebut.
Perlu
kami beritahukan kepada Bupati Abdya dan semua pihak yang terlibat dalam
perencanaan pembangunan PLTA tersebut bahwa masyarakat 12 gampong sekitar yang
terdiri dari dua mukim (Mukim Krung Batee dan Mukim Sikabu) selama ini
memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan pertanian sawah dan konsumsi rumah
tangga. Segala upaya untuk menyerahkannya kepada pihak swasta adalah satu
kezaliman dan merusak aset penghidupan masyarakat dua mukim bersangkutan. Lebih
dari itu, memberi kuasa kepada perusahaan swasta mengelola sumber air
masyarakat adalah usaha keji merebut ruang-ruang hidup masyarakat.
Tgk
Khalidi, sebagai Anggota DPRA yang juga dipilih oleh masyarakat Krung Batee dan
Sikabu akan berdiri bersama para pemimpin adat dan masyarakat setempat melawan
rencana pembangunan PLTA tersebut.
"Saya
meminta pemerintah Abdya, Pemerintah Aceh dan perusahaan Rich Land Power
Indonesia agar membatalkan rencana pengambil alihan sumber air masyarakat
menjadi PLTA. Masyarakat lebih membutuhkan air dibandingkan energi listrik yang
akan dibisniskan oleh pihak swasta," katanya. [R]
