![]() |
IST |
BANDA ACEH - Fenomena "Pecah Kongsi" mulai terlihat
menjelang Pilkada 2017. Aroma tersebut menjadi pembicaraan warga kota hingga
pemerhati pemerintahan. Benarkah peran dan keberadaan Wakil Walikota Banda
Aceh, Zainal Abidin mulai disingkirkan di Pemerintahan Kota Banda Aceh?
Isu
ini menjadi omongan serius warga kota yang rutin 'berdiskusi' di warung kopi.
Sekelompok aktivis muda terlihat serius membicarakan peranan Keuchik Zainal,
panggilan akrab Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Abidin di kancah Pemerintahan
Kota Banda Aceh.
"Kami
masih merasakan seakan-akan Kota Banda Aceh hanya dipimpin Walikota Banda Aceh,
Illiza Saaduddin Djamal saja," begitu kata aktivis itu memulai
pembicaraan, Rabu 27 April 2016 di sebuah warung kopi yang berada di tepi kali
Krueng Aceh.
Kesan
itu turut dibenarkan oleh rekan lannya. "Iya,kenapa Wakil Walikota Banda
Aceh seperti hilang tanpa ada peran, kenapa begitu ya," sahutnya sambil
menggugat kondisi.
Isu
terebut seperti mengandung kebenaran. Pantauan media ini terutama di
baliho-baliho yang menjadi ajang publikasi kegiatan Pemerintahan Kota Banda
Aceh seakan mengadatakan demikian. Di beberapa kesempatan kegiatan yang
menggunakan alat peraga seperti baliho, spanduk yang bertemakan Pemerintah Kota
Banda Aceh, sosok Wakil Walikota sering luput dipasang fotonya.
"Kami
perhatikan kalau ada acara Pemkot, pasti di baliho dan spanduk foto Wakil
Walikota Banda Aceh selalu tidak ada. Hanya ada fotonya Ibu Walikota Banda
Aceh. Apa memang posisi Wakil Walikota sudah dihilangkan," kata seorang
warga yang enggan dsebut namanya.
Pantauan
meda ini, paling anyar sekali terjadi pada kegiatan "Lomba Cipta Menu
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)" yang diselenggarakan Dinas
Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Banda Aceh, Selasa (26/4/2016) di
halaman Kantor DKPP, Gampong Pande Banda Aceh.
Ada
yang ganjil standing banner dan spanduk yang dipasang pun hanya memuat foto
Walikota Banda Aceh tanpa disertai Wakil Walikota Banda Aceh.
"Padahal
di spanduk jelas ada tertulis Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah kan ada
Walikota dan Wakil. Tetapi kenapa cuma Walikota yang ada fotonya," kata
warga itu lagi.
Kondisi
tersebut seakan membenrkan bahwa posisi wakil walikota Banda Aceh seperti
tersingkir bahkan seperti tiada di dalam jajaran Pemerintahan Kota Banda Aceh.
"Momen
politik, pertarungan elektabiltas dan ditambah dengan adanya unsur seperti
kesengajaan justru akan merugikan Walikota sendiri. Masyarakat akan lebih
simpati kepada Wakil Walikota yang terkesan mulai dihilangkan dari Pemkot Banda
Aceh," ujar aktivis menutupi diskusi mereka yang memakan waktu berjm-jam
ini.
"Bagi PNS dan staf Pemko Banda Aceh, soal pilihan itu memang wajar,
tapi harus tetap netral mengingat baik Walikota maupun Wakil Walikota itu
sama-sama adalah atasan mereka. Jadi jangan tunjukan keberpihakan yang
sebenarnya justru merugikan," ingat aktivis lainnya. [Tim]