Aklamasi KLB, Mayjend (Purn) Haris Sudarno Resmi Nahkodai PKPI

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akhirnya menetapkan Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai ketua umum untuk periode lima tahun mendatang. Sudarno terpilih secara aklamasi di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (23/8/2016) lalu.

Terpilihnya mantan Pangdam Brawijaya ini tak lepas dari manuver Samuel Samson yang mampu merangkul semua elemen tokoh yang sebelumnya menyatakan akan ikut bertarung dalam KLB. Akhirnya Samuel Samson juga ditetapkan sebagai Sekjen PKPI.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat calon Ketua Umum, Samuel Samson, Mutia Hatta, Sri Edi Swasono dan Yusup Karta Negara dalam konfrensi satu hari sebelum KLB menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PKPI di KLB.

Namun arena KLB berubah menjadi penyatuan semua unsur dan tokoh dari berbagai kubu dan semua sepakat untuk mendukung pasangan Haris Sudarno dan Samuel Samson sebagai penjaga gawang PKPI.

Ketua Umum PKPI, Haris Sudarno, bertekad untuk tetap merangkul anggota yang selama ini terpisah antara jarak dan waktu serta berjanji akan merangkul seluruh masyarakat di Pemilu 2019 yang akan datang. Haris menilai, partai politik manapun tidak ada yang abadi karena semua mempunyai kepentingan. Maka dari itu, pihaknya tetap mengundang partai manapun untuk tetap bersatu menjaga NKRI.

Terkait dualisme kepemimpinan PKPI, Haris mengatakan hanya PKPI yang dipimpinnya yang sah. Meski demikian dia tetap akan merangkul dari pihak yang bersebrangan.

Bahkan menurut Sekjen PKPI Samuel Samson, bahwa keberadaan PKPI di bawah Plt. Haris Sudarno telah sesuai dengan AD/ART partai. Hal itu juga sesuai aspirasi para pengurus partai di berbagai tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

"Terjadinya KLB karena DPN merespon semua aspirasi dari 27 Provinsi. Mereka menilai pemimpin sebelumnya tidak mampu merespon secara cepat. Sehingga aspirasi dari daerah utuk memberhentikan Ketua Umum Isran Noor menjadi bola liar dan kami respon dengan baik," ujarnya.

Menurutnya, setelah Isran Noor diberhentikan pada tanggal 29 Juli 2019 lalu, para pimpinan provinsi sepakat harus ada pergantian dan mencatat Haris Sudarno jadi Plt sampai ada pergantian yang baru, maka diadakanlah KLB.

"KLB ini merespon jajaran partai seluruh nasional. Yang menilai Ketua Umum Isran Noor membuat perpecahan di kubu partai dan tidak sesuai AD/ART," jelasnya.

Samuel menilai, adanya KLB karena Kader PKPI Ingin menyelamatkan partai. Sebab PKPI merupakan aset bangsa di masa depan. Dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan UUD '45. "Supermasi hukum kita juga sudah sah, karena tercatat di Kemkumham," pungkasnya.[Beritasatu]