 |
| IST |
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) mengingatkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rencana memilih kembali Arcandra Tahar
sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jokowi harus pahami
aturan dalam pilihan memilih kembali Arcandra yang dipecat karena memiliki
paspor berkebangsaan Amerika Serikat.
"Partai Demokrat tak akan
intervensi. Tapi kita lihat nanti. Kalau terjadi pelanggaran Undang-undang,
berbahaya bagi presiden," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief
Hasan di Jakarta, Jumat (9/9).
Menurutnya, PD tidak
mempersoalkan jika Presiden Jokowi ingin mengangkat kembali Arcandra sebagai
Menteri ESDM.
Karena pengangkatan menteri
merupakan hak prerogatif seorang presiden. Namun Jokowi perlu hati-hati agar
tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari.
Anggota Komisi I DPR menyoroti
soal seleksi menteri pada masa Jokowi sekarang. Caranya berbeda pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) yang melakukan fit and proper (seleksi)
secara terbuka.
"Waktu pak SBY, ada fit and
proper test, semua persyaratan, kesehatan, ada prosedur dan sistemnya. Beda
dengan sekarang. Lain presiden lain gayanya," ujarnya.
Dia berharap ada perbaikan dalam
proses seleksi calon menteri. Hal itu supaya tidak terulang kembali kasus
Arcandra.
"Kalau hanya masalah
administrasi, terlalu kecil. Pengelolaan negara, lebih bagus, bisa dipercaya
rakyat lah," tutur mantan menteri kooperasi dan usaha kecil menengah era
Pemerintahan SBY ini. [BeritaSatu]
