Hamidi Usman : Forum Keuchik Darul Imarah Salah Kaprah

ACEH BESAR - Kedatangan Forum Keuchik Darul Imarah menghadap Walikota Banda Aceh dan ketua DPRK Kota Madya Banda Aceh dengan alasan Darul Imarah ingin masuk atau bergabung dengan Kota Madya Banda Aceh merupakan tindakan yang tidak terpuji atau salah kaprah.

Apalagi ada kata-kata untuk mensejahterakan gerakan rakyat atau masyarakat Darul Imarah, seolah-olah bila Darul Imarah masuk ke kota madya rakyat Darul Imarah dijamin bisa sejahtera.

Hal ini diungkapkan Hamidi Usman, mantan anggota DPRK Aceh Besar periode 2004-2009 kepada LintasAtjeh.com, Jum'at (2/9/2016).

Lanjut dia, sekarang saya tanya apakah warga Kota Banda Aceh sudah sejahtera .Apakah cukup dengan prasarana jalan saja dan gedung-gedung yang bagus. Perkembangan Kota Banda Aceh karena musibah tsunami, kalau tidak sama juga kayak kabupaten lainnya di Aceh.

"Kalau ada lebihnya wajar saja karena sebagai ibukota provinsi, contohnya Jakarta dengan propinsi lain di Indonesia," katanya.

Sebenarnya, kata dia, rencana diambilnya Darul Imarah dan Ingin Jaya oleh Kota Madya Banda Aceh sejak Pak Mawardy sewaktu menjabat Walikota Banda Aceh. Bahkan pernah rapat beberapa kali dengan eksekutif dan legislatif Aceh Besar. Ketika itu saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Besar. Dan beberapa ketua fraksi partai lainnya menolak karena Kota Madya Banda Aceh kepingin yang telah ada penghasilan saja," ungkapnya.

Seharusnya, masih kata dia, Forum Keuchik Darul Imarah duduk dulu dengan unsur kecamatan, mukim dan Muspida Kabupaten Aceh Besar serta DPRK Aceh Besa. Cari solusi yang santun jangan lompat pagar dan jangan menjual Darul Imarah secara murahan ke Kota Madya Banda Aceh.

"Saya saja ketika menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRK Aceh Besar ada tawaran khusus dari almarhum Pak Walikota Banda Aceh Mawardi, tapi tetap saja saya tolak. Ini mungkin bisa ada kepentingan diantara Forum Keuchik Darul Imarah yang ada beberapa usaha di Kota Madya Banda Aceh. Jadi dijual Darul Imarah untuk Kota Madya Banda Aceh dengan mengatasnamakan masyarakat Darul Imarah," kata dia.

"Delapan puluh persen masyarakat mendukung, masyarakat yang mana lagi kok bisa pula. Forum Keuchik tidak boleh mengatakan atas nama masyarakat Darul Imarah karena tidak semua penduduk satu gampong memilih keuchik tersebut. Kepada Bapak Camat Darul Imarah dan Bupati Aceh Besar agar segera memanggil Forum Keuchik Darul Imarah untuk memberikan alasan yang rasional, jangan alasan kesejahteraan," ungkap Hamidi Usman.[DW]