LANGSA - Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam hal membantu penanganan para korban gempa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, pada Rabu, 07 Desember 2016 lalu. Hari ini tepatnya 1 (satu) bulan pasca seluruh puing-puing bangunan yang rusak berat telah dibersihkan oleh TNI, Polri dan sejumlah relawan lainnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin ( FPRM) Aceh, kepada LintasAtjeh, Minggu (08/01/2017). Nasruddin menegaskan, pemberian apresiasi kepada pihak pemerintah dalam hal penanganan korban gempa di Pijay, dan juga kepada seluruh para donatur, serta masyarakat yang telah bahu membahu membantu korban di masa tanggap darurat adalah suatu keharusan.
Sebab, terang Nasruddin, jika dilihat dari akibat yang terjadi atas musibah gempa di Pijay beberapa waktu yang lalu, sangatlah tidak mungkin bisa ditangani sendiri oleh pihak pemerintah kabupaten tersebut, yang notabene baru saja pemekaran dari induknya, Kabupaten Pidie.
Tambahnya lagi, data yang diperoleh dan telah di SK kan oleh Bupati Pidie Jaya per tanggal 30 Desember 2016 kemarin, tercatat 103 warga yang meninggal dunia, serta 268 luka berat dan 359 luka ringan. Sedangkan rumah yang rusak sejumlah 6.622 unit, begitu juga dengan fasilitas umum, yang terdiri dari rumah sekolah 42, mesjid dan meunasah 24, ruko 12, kantor 9, pasar 1, kampus 1, dan SPBU 1 unit.
Dari data tersebut, kata Nasruddin, tentu perlu kerja keras dari semua pihak untuk membangun kembali setiap rumah masyarakat serta fasiltas umum lainnya agar para korban tidak berlarut larut dalam penderitaan dan trauma.
"Selaku lembaga sosial, FPRM mengharapkan kepada pemerintah agar segara menyalurkan bantuan jadup maupun bantuan lainnya yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden RI pada saat kunjungan ke Pijay beberapa waktu yang lalu, karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan semua pihak, apa lagi mereka yang masih menetap dibawah tenda," imbuhnya.
Selain itu, pihak pemerintah daerah juga diminta membuat satu pintu dalam recovery, agar para lembaga pemerintah maupun lembaga sosial lainnya tidak saling tumpang tindih program di lapangan. Bahkan mendorong semua pihak untuk transparansi dalam mengelola bantuan baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.
Kalau ini tidak dilakukan, maka kita khawatir para korban akan menjadi objek pihak tertentu, dengan memanfaatkan korban untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Lanjutnya, kita ketahui saat bencana gempa beberapa lembaga melakukan penggalangan dana baik tingkat nasional maupun internasional, namun tidak ada mekanisme pelaporan tentang kemana bantuan tersebut disalurkan, begitu juga uang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pidie Jaya oleh pihak donatur.
"Oleh karena itu, kedepan sangatlah perlu dilakukan oleh pihak pemerintah beserta LSM untuk membentuk sebuah wadah koordinasi ditingkat kabupaten," pungkas Ketua FPRM Aceh Nasruddin.[Zf]
