ACEH BESAR - Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Ir. Zamzami, MT, mengatakan tidak boleh lagi ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan.
"Pemerintah daerah wajib menjamin tidak ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam pekerjaan," kata Zamzami kepada LintasAtjeh.com, Sabtu (21/01/2017).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Aceh Besar itu mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta.
"Lembaga pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas harus bersifat inklusif dan mudah diakses," ujarnya.
Saleh berharap jaminan dari pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dapat menghilangkan diskriminasi sekaligus memberdayakan pada penyandang disabilitas.
Dijelaskan Zamzami dengan hasil diskusi dengan Konsultan FBA (Forum Bangun Aceh ) di ruang kerja Dewan di Kota Jantho bersama saudari Wardah Hasyem, Sp.MA.
Saya sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Besar kedepan bagaimana Pemerintah provinsi baik kabupaten untuk lebih berpihak terhadap orang dengan disabilitas dengan lima poin suatu hal yang harus kita pikirkan bersama Disabilitas yaitu:
1. Tuna Rungu
2. Tuna Wicara
3. Tuna Daksa
4. Disabilitas Mental
5. Tuna Grahita
"Pelayanan terhadap mereka, seharusnya berkaitan dengan beberapa dinas, bukan Dinas Sosial saja tetapi juga dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Deperindag, Dinas Kesehatan," tutur Zamzami.
Zamzami menyadari undang-undang tersebut belum bisa memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Namun, dia menyatakan semua aspirasi yang disuarakan berbagai pihak telah diperjuangkan secara maksimal.[DW]
