 |
| IST |
ACEH JAYA - Lembaga Putra Putri Komite Peralihan Aceh (PPKPA) yang terdiri dari semua anak-anak Kombatan GAM Wilayah Meureuhom Daya, diresmikan dan dikukuhkan oleh Azhar Abdurrahman di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Selasa (21/03/2017).
Dalam kata sambutannya, Ketua Umum PPKPA Azis Muhajir, S.FiI, M.Ag, mengatakan bahwa selama ini PPKPA sudah lama dirancang oleh tokoh-tokoh Kombatan GAM sejak tahun 2016.
"Alhamdulillah pada hari ini Lembaga PPKPA sudah dideklarasikan. Pembentukan wadah anak Kombatan GAM bertujuan untuk merawat perdamaian serta generasi pejuang Aceh. Kemudian untuk mengawasi butir-butir MoU Helsinki dan UU PA," ujar Azis.
Azis juga mengharapkan agar dalam lembaga ini sebagai rumah bagi anak-anak Kombatan GAM. Sampai hari ini, Lembaga PPKPA sudah sah secara hukum karena PPKPA sudah memperoleh Badan Hukum.
"Lembaga ini adalah lembaga resmi dan lembaga ini juga untuk mensejahterakan para anak Kombatan GAM yang ada di wilayah Meureuhom Daya," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Peralihan Aceh yang diwakili oleh Tgk. Zainadil mengatakan atas nama Komite Peralihan Aceh merasa terharu dengan hal ini.
"Kami atas nama KPA Aceh Jaya sangat mendukung dan terharu atas deklarasi Lembaga PPKPA dan juga sangat berterima kasih kepada Dewan pendiri PPKPA," ungkap Zainadil.
Sedangkan Dewan pendiri Putra Putri Komite Peralihan Aceh (PPKPA) Ir. H. Azhar Abdurrahan dalam arahannya juga menyampaikan bahwa pembentukan lembaga ini untuk meneruskan perjuangan Aceh.
"Kita lihat kebelakang sebentar, setelah MoU diteken. Para petinggi GAM tidak pernah memperdulikan anak-anak Kombatan GAM," bebernya.
Ia juga mengharapkan untuk bangkit dan menyatukan anak-anak dari Kombatan GAM untuk memperkuat barisan anak kombatan. Ini adalah wadah anak pejuang GAM, selain sebagai tempat menyelesaikan berbagai masalah baik di tingkat kecamatan, kabupaten serta Provinsi Aceh. Dan juga upaya penyelesaian berbagai konflik di internal anak-anak kombatan sendiri. Kita harapkan Putra Putri Komite Peralihan Aceh ini bisa memperkuat prinsip serta ideologi Aceh.
"Lembaga PPKPA tetap mengawasi tentang pembangunan serta mewariskan sejarah pejuang dan melanjutkan perjuangan rakyat Aceh dengan berpedoman MoU dan UU PA," tutup Azhar Abdurrahman.[Red/Sanusi]
