Search This Blog

Banyak Di Baca

IKUTI VIA EMAIL

PV

Irwan Djohan Sarankan Gubernur Bentuk Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Aceh

Share it:
BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan ST merasa miris melihat hasil publikasi data statistik terbaru dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang merilis bahwa Provinsi Aceh di pertengahan tahun 2017 ini merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera.

"Sebagai bagian dari Pemerintahan Aceh, saya merasa sedih dan malu. Saya juga minta maaf kepada rakyat Aceh terhadap fakta ini. Dari 8 provinsi di pulau Sumatera, Aceh menduduki peringkat tertinggi angka kemiskinannya dibandingkan 7 provinsi lainnya. Ini penurunan dari data sebelumnya dimana Aceh masih lebih baik dari Provinsi Bengkulu. Namun saat ini Aceh berada dibawah Bengkulu. Padahal anggaran Aceh yang paling besar. DPR Aceh harus ikut bertanggungjawab," ujar Irwan Djohan di Gedung DPR Aceh, Rabu (02/08/2017).

Menurut Irwan, fakta ini harus disikapi serius oleh DPR Aceh dan Pemerintah Aceh yang baru dibawah pimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dengan cara-cara yang tidak konvensional, tetapi harus dengan berbagai terobosan.

"Saya berharap dalam satu tahun ke depan, posisi Aceh dalam ranking kemiskinan itu dapat diperbaiki. Setidaknya dalam publikasi BPS tahun depan posisi Aceh bisa berada di posisi pertengahan dari 8 provinsi di Sumatera. Eksekutif dan legislatif harus bekerjasama untuk mengatasi ini," sebut Irwan.

Mengenai solusi untuk memperbaiki peringkat kemiskinan Aceh ini banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Aceh, terutama bagaimana memahami dan mensiasati indikator-indikator kemiskinan versi BPS tersebut. 

"Saya sarankan Gubernur Irwandi Yusuf segera membentuk tim terpadu yang fungsinya khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Nama timnya terserah, bisa tim terpadu, tim khusus atau satgas, yang nantinya diisi oleh para stakeholder dari lintas sektor yang terkait pembangunan Aceh. Tidak hanya melibatkan Pemerintah Aceh saja, namun juga turut melibatkan akademisi, dunia usaha serta LSM," saran Irwan Djohan. 

Irwan menjelaskan, untuk tingkat nasional telah lama dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pemerintah Aceh bisa membentuk tim serupa yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur dan dibantu oleh para Asisten serta SKPA-SKPA terkait seperti Dinas Sosial, PU, Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Masyarakat, juga SKPA lain yang berkaitan dengan program-program pengentasan kemsikinan," kata Irwan Djohan.

Menurut politisi Partai NasDem ini, tim terpadu yang dibentuk itu tidak perlu menjadi tim yang permanen, sehingga apabila nanti dinilai target tim telah tercapai, maka bisa dileburkan kembali.

Untuk secepatnya mengurangi angka kemiskinan di Aceh pada masa satu tahun pertama pemerintahan Irwandi-Nova, menurut Irwan Djohan tim ini sangat diperlukan keberadaannya, supaya bisa fokus dan tepat sasaran. 

"Nantinya tim inilah yang akan menyusun program-program penanggulangan kemiskinan di Aceh, baik program fisik atau non-fisik. Tentunya juga disesuaikan dengan visi misi Gubernur serta RPJM Aceh yang tercermin dalam APBA 2018 dan seterusnya," ujar Irwan Djohan.

Terkait legalitas pembentukan tim ini, menurut Irwan Djohan bisa dibuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukumnya. "Kami di DPRA sudah siap untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada pemerintahan Irwandi-Nova," jelas putra mantan Wakil Gubernur dan Ketua DPR Aceh, HT Djohan.[Rls]
Share it:

parlemen

Post A Comment: