"Pemerintah Aceh jangan hanya mengutamakan mengejar penyelesaian proyek yang berjumlah ratusan milyar namun dengan gampang memindahkan situs tanpa kepedulian. Pemerintah Aceh zaman lampau adalah pemerintahan yang lebih kaya dan berlimpah harta dibanding sekarang namun mereka tidak menghancurkan situs moyang mereka," kata Mawardi kepada LintasAtjeh.com, Selasa (15/08/2017).
Kalau pemerintah demikian bernafsu dan tamak menghancurkan situs sejarah, lanjutnya, hasil yang didapat adalah cepatnya kebesaran sejarah Aceh hilang. Pemerintah Aceh harus kembali ke 'Basic Islam' kalau tidak apa artinya syari'at Islam.
Sedangkan pemerintah sekarang kian bernafsu dan terburu-buru hendak menghilangkan makam ulama dan raja yang membawa syari'at Islam di Aceh sehingga dikenal dunia.
Peusaba juga menegur BPCB karena memindahkan makam demi tempat pembuangan limbah tinja. Ini amat berbeda dengan Tim BPCB di kompleks Cut Nyak Dhien yang satu pohon pun tidak bisa ditebang disana tanpa diketahui BPCB dan setiap proyek dalam kompleks situs Cut Nyak Dhien selalu dipantau BPCB di Sumedang sedetail-detailnya.
"Karena itu Peusaba meminta BPCB bijak dalam melakukan perlindungan situs, jika makam raja dan ulama serta situs bisa dipindahkan demi proyek maka apa gunanya BPCB," demikian kata Mawardi.[*]
