BANDA ACEH - Dengan dilaksanakannya kontes waria di Hotel Hermes beberapa hari lalu, menunjukkan Pemerintah Aceh masih kurang menjaga dan penerapan syariat islam pada hotel - hotel yang berada di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Firdha Ustin, aktivis KAMMI Unsyiah kepada LintasAtjeh.com, Senin (18/12/2017) melalui pesan rilisnya.
"Seharusnya pihak Hotel Hermes bisa mengambil pelajaran dari kasus yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga pelanggaran syariat islam tidak lagi terulang," ujar mahasiswi FISIP Unsyiah itu.
Menurut Firdha, kontes waria di Hotel Hermes terlaksana karena kurangnya pengawasan dari pihak - pihak terkait, sehingga pelanggaran syariat islam kembali terjadi ditempat yang sama.
"Untuk itu, kami berharap kepada Pemko Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran syariat islam di wilayah ini," harapnya.
Firdha juga mengatakan, kalaupun pihak Hermes memberikan izin pelaksanaan kontes waria tersebut, seharusnya mereka (Pihak Hermes_red) menanyakan terlebih dulu untuk acara apa? Siapa saja yg menghadiri kegiatan itu? Hal itu dilakukan agar mencegah dan tidak terjadi pelanggaran syariat islam.
"Secara pribadi saya menyesalkan atas adanya pesta waria di Hotel Hermes yang dilaksanakan sehari setelah penolakan ajuan MK tentang LGBT," ketusnya.
"Kita bisa menilai sepertinya ada pihak-pihak yang memang mendukung LGBT ini," imbuh Mahasiswi asal Subulussalam ini.
Jikapun ditolak oleh MK, sambung Firdha, sebagai mahasiswa jangan bungkam, jangan pernah bosan untuk menyuarakan kebenaran. Kita mahasiswa harus peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling.
"Aceh dikenal dengan penerapan syariatnya, tidak layak sekali ada kontes LGBT di Hotel ternama di Banda Aceh. Saya berharap kedepan pemerintah lebih bisa mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi," harap Firdha
"Semoga kedepannya bisa lebih diwaspadai dan lebih diperketat penerapan syariatnya, khususnya di hotel-hotel," tegas aktivis KAMMI Unsyiah.[*]