 |
| Irmawan (kiri) bersama Muhaimin Iskandar (kanan) |
ACEH BESAR - Anggota DPR RI asal Aceh dari Fraksi PKB, H. Irmawan, S.Sos, MM, menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh harus tetap dipertahankan. IPDN harus terus dibangun secara maksimal, untuk bisa menyumbangkan lulusannya sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan pamong pelayan rakyat yang tangguh, seperti yang sudah dilakukan selama ini di pulau Jawa.
"Politisi PKB Aceh menilai dan layaknya untuk berdirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pembangunan di Kabupaten Aceh Besar," kata H. Irmawan, S.Sos, MM, kepada LintasAtjeh, Kamis (11/01/2018), di Banda Aceh.
Menurutnya, Pemerintah Pusat ingin membangun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh patut disyukuri oleh masyarakat Aceh. Karena nantinya putra-putri Aceh yang ingin menempuh pendidikan IPDN tidak harus lagi pergi ke pulau Jawa yang tentunya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.
"Karena itu, dia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersabar menunggu hasil tim survei dan keputusan Mendagri, serta penetapan final lokasi pembangunan kampus IPDN," kata Irmawan.
Terkait perdebatan yang mengemuka saat ini di media massa mengenai lokasi ideal untuk pembangunan kampus IPDN Aceh yaitu antara Kabupaten Aceh Besar atau di Bireuen, Irmawan menjelaskan dan percayakan kepada tim survey dari IPDN pusat yang jauh lebih memahami kebutuhan dan lokasi mana yang layak.
"Tim Survey IPDN pusat pasti akan tentukan di Kabupaten Aceh Besar karena lebih ideal dari segi fasilitas infrastruktur pendukungnya, jarak dari pusat-pusat pendidikan lainnya serta jarak dari gedung-gedung pemerintahan, ataupun sarana pendukung lain seperti bandara dan pusat kegiatan ekonomi dan termasuk soal lokasi alam di lingkungan kampus IPDN Aceh tersebut. Tentulah tim survey yang lebih memahami Aceh Besar cocok untuk kampus IPDN," pungkas Irmawan.[DW]
