ABDYA - Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Saharuddin, meminta Baitul Mal daerah itu agar lebih terbuka terhadap publik baik dari pemasukan anggaran, pendataan dan penyaluran bantuan.
"KRB menilai pihak Baitul Mal Abdya kurang keterbukaan, itu bisa dilihat dari segi pendataan dan penyaluran bantuan. Baitul Mal tidak pernah mempublikasi secara rinci daftar penerima bantuan," tulis Saharuddin dalam rilisnya yang dikirim kepada LintasAtjeh.com, Minggu (02/09/2018).
Saharuddin juga menyampaikan, ada dua contoh kasus yakni makwa Nurani dan Nek Samsiah mereka adalah orang-orang yang berhak menerima bantuan dan patut di oerhatikan oleh Baitul Mal, tetapi luput dari penglihatan kontrol badan dan dinas terkait.
"Kasus Makwa Nurani baru ada respon di saat sudah menjadi sorotan pihak media. Mungkin bisa saja masih banyak nenek atau makwa lain yang tidak terlihat oleh pihak Baitul Mal padahal mereka adalah orang yang harus dijadikan perioritas untuk mendapat bantuan dan perhatian dari pihak baitul mal," ujar Saharuddin.
KRB menilai, sistem pendataan yang kurang terbuka terhadap masyarakat. Sehingga pihak lain tidak bisa memberikan masukan dan tanggapan. Coba sebelum pihak Baitul Mal menetapkan calon penerima bantuan, mempublikasi dan meminta tanggapan dari masyarakat dulu.
"Masyarakat pasti tau siapa yang layak dan tidak layak untuk dibantu," sebut Saharuddin menambahkan.
Lebih lanjut Saharuddin, Baitul Mal harus bisa bersifat independen karena bukan lembaga politik, pendapatan dan pemasukan harus dipublikasi supaya masyarakat bisa tahu dan tidak ada yang saling menuding seperti berita yang dimuat pada salah satu media yang menyatakan banyak PNS malas bersedekah.
Padahal, pendapatan Baitul Mal itu lebih besar dari PNS, setiap PNS gaji nya lansung di potong 2,5% perbulan untuk zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Abdya.
Sementara disisi lain, menyangkut dengan bantuan rumah rehap biar bantuan tersebut bisa lebih efektif. Pihak Baitul Mal jangan cuma memberikan barang saja, tetapi juga harus melakukan pendampingan dan pengawasan sehingga barang-barang yang di berikan dapat digunakan untuk merehap rumahnya bukan untuk dijual.
"Jadi perlu pengawasan lebih," demikan ungkap Saharuddin.[Adi S]
