LANGSA - Forum Pemuda Aceh (FPA) meminta Pemerintah Aceh untuk menentukan sikap tegas terkait konflik PT. Emas Murni Mineral (EMM) dengan masyarakat di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.
Hal tersebut disampaikan Ketua LSM FPA, Sayed Alatas kepada LintasAtjeh.com, Minggu (07/10/2018), di Langsa.
"Manyoritas masyarakat disekitar areal tambang menolak adanya kegiatan pertambangan dikawasan tersebut. Untuk itu, kami meminta perhatian Pemerintah Aceh," katanya.
Sayed menuturkan, terkait perijinan tambang milik PT EMM yang menurut tanggapan DPRA telah menyalahi aturan dan tidak mengikuti regulasi seperti pengelolaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi.
"Sebelum Pemerintah Aceh melakukan kontrak kerja sama melalui Badan Pengelola, semestinya haruslah mendapat persetujuan dari DPR Aceh. Selain itu, kami minta Pemda Aceh juga mengkaji dampak lingkungan dari keberadaan pertambangan tersebut," ungkapnya.
Untuk itu, sambung Sayed, kami berharap Plt Gubernur agar segera mengambil kebijaksanaan dan keberpihakan terhadap masyarakat. Karena hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
"Karena itu kami berharap kepada Plt Gubernur Aceh agar dapat memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi persoalan tersebut telah menuai protes baik dari DPR Aceh, DPD dan Aktivis Lingkungan," terangnya.
"Jadi tidak ada alasan bagi Plt Gubernur Aceh untuk tidak menghentikan aktivitas PT EMM dikawasan Banggalang, Kabupaten Nagan Raya," tandas Sayed Alatas.[Sm]
